Harga Pangan, PHK, dan Sulitnya Lapangan Kerja Ujian Ekonomi Indonesia

JAKARTA, bungopos.com — Indonesia menghadapi persimpangan ekonomi yang semakin sensitif. Dalam enam bulan ke depan, tekanan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berpotensi meningkat apabila pemerintah tidak mengambil langkah serius untuk meredam kenaikan harga, mengendalikan beban pendidikan, sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Peringatan tersebut disampaikan ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto, yang melihat tekanan ekonomi rumah tangga kini tidak lagi berdiri sendiri. Kenaikan harga pangan, melemahnya daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta semakin sulitnya memperoleh pekerjaan dapat saling memperkuat dan menciptakan kerentanan baru di tengah masyarakat.

"Kita tidak bisa menebak secara pasti (sampai kapan masyarakat bisa bertahan), tetapi jika tidak ada upaya serius untuk mitigasi terhadap hal ini," ujar Teguh kepada NU Online, Rabu (23/9/2026).

Peringatan itu menjadi semakin relevan karena tekanan ekonomi rumah tangga berpotensi berhadapan dengan risiko iklim. Teguh menyoroti fenomena El Nino yang dapat membuat musim kering berlangsung lebih panas dan panjang, meningkatkan kesulitan memperoleh air serta risiko kebakaran hutan. Pada saat yang sama, gangguan tersebut dapat berkelindan dengan kenaikan harga pangan dan memperbesar beban rumah tangga.

Bagi kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, kombinasi berbagai guncangan tersebut bukan sekadar persoalan inflasi. Ia dapat menjadi persoalan ketahanan ekonomi keluarga.

Ketika harga kebutuhan primer meningkat sementara pendapatan tidak bertambah dengan kecepatan yang sama, ruang rumah tangga untuk menabung, membayar pendidikan, memenuhi kebutuhan kesehatan, dan menghadapi keadaan darurat menjadi semakin sempit.

Teguh menilai masyarakat Indonesia pada dasarnya masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai guncangan. Persoalan kesehatan, meninggalnya pencari nafkah utama, kehilangan pekerjaan, hingga kenaikan harga pangan dapat dengan cepat mengubah kondisi sebuah keluarga.

"Kejadian-kejadian tersebut dapat dengan mudah membuat masyarakat jatuh miskin," kata Teguh.

Kelompok yang menjadi perhatian khusus adalah masyarakat kelas menengah bawah. Mereka berada dalam posisi yang berbeda dari kelompok miskin ekstrem: tidak selalu memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, tetapi juga belum memiliki bantalan finansial yang cukup kuat untuk menghadapi guncangan besar.

Menurut Teguh, kelompok 40–70 persen masyarakat berada dalam posisi yang relatif rentan. Ketika terjadi PHK atau lonjakan harga kebutuhan pokok, kelompok ini dapat mengalami tekanan signifikan karena tidak memiliki tabungan yang cukup untuk mempertahankan standar hidup dalam jangka panjang.

Persoalan semakin rumit ketika kehilangan pekerjaan tidak segera diikuti dengan pekerjaan baru.

Sempitnya kesempatan kerja dan tingginya persaingan membuat sebagian pekerja yang terkena PHK menghadapi masa transisi yang panjang. Dalam kondisi demikian, sektor informal sering menjadi pilihan untuk mempertahankan pendapatan, meskipun pekerjaan tersebut belum tentu memberikan tingkat pendapatan dan perlindungan yang sama dengan pekerjaan formal.

Dengan kata lain, persoalan pasar kerja bukan hanya mengenai berapa banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi juga mengenai kualitas, stabilitas, dan kemampuan pekerjaan tersebut menjaga rumah tangga tetap berada di jalur peningkatan kesejahteraan.

Temuan akademik Teguh Dartanto bersama Faizal Rahmanto Moeis dan Shigeru Otsubo sebelumnya juga menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi masyarakat Indonesia sangat berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan formal, akses air dan listrik, kepemilikan aset, serta investasi kesehatan. Studi tersebut menggunakan data Indonesia Family Life Survey periode 1993–2014.

Kenaikan harga pangan menjadi persoalan yang sangat sensitif karena makanan merupakan bagian besar dari pengeluaran kelompok berpendapatan rendah dan menengah bawah.

Ketika harga bahan pokok naik, rumah tangga tidak selalu memiliki banyak pilihan untuk mengurangi konsumsi. Berbeda dengan pengeluaran yang bersifat lebih fleksibel, kebutuhan pangan harus tetap dipenuhi.

Karena itu, kenaikan harga pangan dapat langsung menggerus daya beli sekaligus mengurangi kemampuan keluarga membangun tabungan dan menghadapi risiko di masa depan.

Di sinilah ancaman terbesar muncul: guncangan ekonomi yang semula bersifat sementara dapat berubah menjadi penurunan kesejahteraan yang lebih permanen apabila rumah tangga terpaksa menghabiskan tabungan, menjual aset, menambah utang, atau mengurangi investasi pendidikan dan kesehatan.

Data yang dikutip Teguh menunjukkan tekanan tersebut juga tercermin dalam kondisi tabungan dan kredit. Ia menyebut jumlah rekening dengan tabungan di bawah Rp100 juta menurun dari sekitar 1,8 juta pada 2024 menjadi 1,7 juta pada 2026. Ia juga menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah lebih dari 90 hari (TWP90/NPL) menjadi 4,62 persen pada April 2026, dari 4,26 persen sebelumnya.

Angka-angka tersebut perlu dibaca sebagai indikator tekanan, bukan sebagai bukti tunggal mengenai kondisi seluruh masyarakat. Namun, secara bersamaan, indikator tersebut memperlihatkan mengapa daya tahan finansial rumah tangga menjadi isu penting dalam menghadapi guncangan berikutnya.

Dalam situasi seperti ini, persoalan ekonomi tidak cukup dilihat hanya dari pertumbuhan agregat. Yang juga menentukan adalah bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi pendapatan, pekerjaan, daya beli, dan rasa aman ekonomi di tingkat rumah tangga.

Tekanan harga, biaya pendidikan, pasar kerja yang ketat, serta risiko iklim dapat menciptakan efek berantai. Kenaikan harga pangan mengurangi daya beli. Daya beli yang melemah dapat menekan konsumsi. Kehilangan pekerjaan mengurangi pendapatan. Pendapatan yang turun dapat meningkatkan ketergantungan pada utang atau sektor informal. Pada saat yang sama, kenaikan biaya pendidikan dan kebutuhan dasar mempersempit ruang fiskal keluarga.

Karena itu, enam bulan ke depan menjadi periode yang penting bagi ketahanan ekonomi rumah tangga.

Tantangannya bukan semata-mata bagaimana menjaga angka pertumbuhan ekonomi tetap positif, tetapi bagaimana memastikan bahwa rumah tangga yang berada di ambang kerentanan tidak terdorong jatuh lebih dalam ketika guncangan berikutnya datang.

Kajian Katadata Insight Center pada 2026 juga menunjukkan bahwa proporsi masyarakat kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan dan tekanan biaya hidup, pekerjaan, kesehatan, serta perumahan menjadi faktor penting yang memengaruhi ketahanan kelompok tersebut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan mitigasi bukan hanya terletak pada kemampuan ekonomi nasional mempertahankan momentum pertumbuhan. Ukuran yang sama pentingnya adalah apakah keluarga Indonesia masih memiliki pekerjaan, pendapatan yang memadai, daya beli, tabungan, dan ruang untuk menghadapi kejutan berikutnya tanpa jatuh ke dalam kemiskinan.

Sebab ketika berbagai guncangan datang secara bersamaan, batas antara “masih mampu bertahan” dan “jatuh miskin” dapat menjadi jauh lebih tipis daripada yang terlihat dalam statistik makroekonomi. (***)