Pilpres, Guru-guru Khawatir Kurikulum Merdeka Belajar Berubah Lagi

MUARA BUNGO, bungopos.com - Menghadapi Pemilihan Presiden 2024, para pendidik mulai khawatir kurikulum pendidikan berubah lagi. Mengingat biasanya setiap kali pergantian pemimpin selalu saja kurikulumnya berganti. ''Biasanya seperti itu, ganti pemimpin ganti kurikulum,'' ucap salah seorang Kepala SMA Negeri, Iyut Mardiati MPd kepada media ini.

Disebutkannya kurikulum merdeka ini bagi orang yang baru berprofesi menjadi pendidik memang membingungkan. Karena capaian pembelajarannya digabung, sehingga kesulitan dalam memilah-milah tema pembelajaran. ''Guru mau tidak mau harus pintar-pintar memilahnya,'' sebutnya.

Hal ini sangat berbeda dengan kurikulum K-13 yang sudah rinci Capaian Pembelajarannya, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar nya. Sehingga memudahkan guru membuat desain pembelajaran. Dengan kurikulum merdeka ini sebutnya, semua itu bersifat umum. 

''Kalau guru tidak faham dan kreatif akan membuat proses pembelajaran menjadi ngelantur,'' ujarnya. 

Pengamat Pendidikan, Prof Samsu PhD sendiri menilai perubahan kurikulum di Indonesia ini sudah 12 kali perubahan. Dimulai dari tahun 1947 penerapan kurikulum belanda, yakni rencana pembelajaran, 1964 rencana pendidikan sekolah dasar, 68 kurikulum sekolah dasar. Kemudian di tahun 73 ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Lalu berubah lagi pada tahun 1975 kurikulum sekolah dasar dan berubah lagi pada tahun 1984 kurikulum 1984 dan selanjutnya terus dan terus berubah.

''Lalu pada tahun 2004 ada kurikulum KBK, 2006 ada KTSP, sekarang sudah kurikulum merdeka belajar saya perkirakan ada 12 kali, perubahan,'' tuturnya.

Disebutkannya, pada esensinya perubahan kurikulum tidak berjalan dengan mulus. Hal ini dikarenakan luasnya jangkauan wilayah satuan satuan pendidikan. Kemudian juga proses sosialisasi guru dan  bagaimana diterapkan disekolah.

''Dan sebenarnya kurikulum tidak banyak meningberikan dampak kepada mutu guru,'' tuturnya. 

Dan juga tidak banyak mempengaruhi proses pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum banyak yang menilai tidak ada guna tanpa memperbaiki SDM pendidikan.

BACA JUGA: Punya Tetangga PNS Kaya Mendadak, Perlu Kah Kita Curiga?

BACA JUGA: Hari Ini UNP Mulai Terima Mahasiswa Kedokteran Angkatan Pertama

''Jika mau meningkatkan mutu pendidikan bukan kurikulum yang diubah, tapi pada aspek guru, karena yang mentranfers knowlegde,'' tukasnya.

Sehubungan dengan pemilu, katanya, dalam politik nasional pilpres menentukan perkembangan dinamika pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu visi misi bagaimana membawa pendidikan ke arah yang baik itu perlu diperhatikan. ''Melihat ini dari tiga kandidat Capres yang ada, tentu punya titik perhatian bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan ini akan menjadi titik fokus arah pendidikan kita kedepan,'' tegasnya. (arm)