Kepala Daerah Bisa Nyapres Asal Izin Presiden, Tindaklanjuti Keputusan MK PKPU Segera Kelar

JAKARTA, bungopos.com-  Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Idham Holik, dan Betty Epsilon Idroos bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno memimpin Konferensi Pers Tindak Lanjut KPU terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, di Media Centre KPU.

BACA JUGA: Bareng KHR Kholil As`ad Syamsul Arifin, Gus Imin Hadiri Maulid Nabi

Hasyim menyampaikan bahwa KPU menyikapi putusan MK ini dan akan mengkaji amar putusan MK. KPU juga akan menyusun draft perubahan Peraturan KPU, serta bersurat ke pemerintah dan DPR. 

BACA JUGA: Antisipasi Kerawanan Pemilu, Bawaslu Warning Pengawas Semua Tingkatan, Ini Isi Warningnya

Sementara itu Idham menjelaskan bahwa posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu maupun Putusan MK.

BACA JUGA: Meski Belum 40 Tahun, Pejabat Publik Bisa Nyapres, Begini Amar Putusan MK

Dikatakannya, dalam hal terdapat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, maka diberlakukan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu harus meminta izin kepada Presiden dan surat permintaan izin tersebut disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. (***)