Antisipasi Kerawanan Pemilu, Bawaslu Warning Pengawas Semua Tingkatan, Ini Isi Warningnya

KUPANG, bungopos.com - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu di semua tingkatan rajin memitigasi kerawanan. Ini  guna mengantisipasi pelanggaran pemilu. Hal itu disampaikan Lolly saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Kupang.

"Jadi pengawas pemilu itu harus rajin memitigasi kerawanan. Tujuannya memastikan identifikasi kerawanan secara berkala, menjadi penting dilakukan," tegasnya.

BACA JUGA: Jadi Rebutan Caleg dan Capres, Ini Prediksi Swing Voter Pemilu 2024

Rajin memitigasi kerawanan, semisal, dia mencontohkan, agregat nilai Provinsi NTT secara indeks kerawanan pemilu (IKP) berada di posisi rawan sedang. Akan tetapi dari dimensi kontestasi, NTT memiliki predikat rawan tinggi. Mengingat, di NTT juga ada dua kabupaten/kota memiliki predikat rawan tinggi terkait politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pada pilkada dan pemilu sebelumnya.

"Itulah alasan Bawaslu RI mengadakan Rakernas di NTT. Agar kita semua dapat belajar memitigasi kerawanan dari NTT. Dengan membaca dan memitigasi kerawanan pemilu, mudah-mudahan dari NTT ini, akan mampu menekan segala kerawanan di Pemilu 2024," harapnya.

PJ Gubernur NTT Ayodhia Gehak Lakunamang Kalaka berharap Bawaslu dapat bekerja mengawasi dengan bekerja sama dengan banyak pihak dalam mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran pemilu.

BACA JUGA: Pemilu 2019 Berbeda Dengan 2024, Ini Bedanya Menurut Ketua KPU RI

"Saya berharap, Bawaslu dapat berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu," harapnya.

Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni menerangkan maksud dan tujuan diadakannya rakornas tersebut. Pertama, inventarisir masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman pemilu 2019 dan berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini.

Kedua, penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatan  mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye.

Ketiga memperoleh masukan dari instansi/lembaga, akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye. Dan keempat, menentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.

BACA JUGA: Jelang Pemilu Kemenag RI Larang Da'i Kampanye Politik Praktis, Ini Surat Edarannya

"Atas pertimbangan beberapa hal di atas, Bawaslu melalui Biro Fasilitasi Pengawasan memandang perlu adanya kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024," terangnya.

Sekadar informasi, acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut, akan diisi sesi diskusi yang dilaksanakan pada esok harinya, dengan narasumber terkonfirmasi, Ida Budhiati (Akademisi Universitas Bhayangkara), Nurhayati Solapari (Pegiat Pemilu), dan Ismail Fahmi (Drone Emprite). (***)