Pemprov Jambi dan KPK Kolaborasi Tangani Korupsi, Ini 8 Area Yang Diintervensi

JAMBI, bungopos.com - Pemprov Jambi dan pemerintah kabupaten se Jambi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam delapan area pelayanan publik. Kedelepan area tersebut, antara lain : 

1).Perencanaan dan Pengangaran APBD,

2).Pengadaan Barang dan Jasa,

3).Perizinan,

4).APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah)

5).Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN),

6).Optimalisasi Pajak Daerah,

7).Manajemen Aset Daerah, dan

8).Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S,Sos, MH sendiri menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (14/09/2023).

BACA JUGA: Pemerintah Kucurkan Rp47,4 Triliun untuk 9 Jalan Tol Sumatera

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.

BACA JUGA: Dari Blokir Jalan Hingga Sandera Mobil Camat, Ini Tuntutan Warga Perentak Merangin

Dalam sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi. Terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.

BACA JUGA: Nah Gawat !, Nasib Aplikasi Tik Tok di Ujung Tanduk, Ini Penyebabnya

“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.

BACA JUGA: Kabar Gembira ! Presiden Beri Sinyal Setujui Hapus Utang Kredit Macet UMKM, Begini Persyaratannya

Dijelaskan Gubernur Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu

“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” jelas Gubernur Al Haris.Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga sangat mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BACA JUGA: Polda Jambi Tahan 6 Pelaku Karhutla dari 5 Kabupaten

“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset. ”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” pungkas Gubernur Al Haris.

BACA JUGA: Cegah ASN Bertindak Korupsi, Ini yang Dilakukan Pemprov

Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi. "Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali," kata Gubernur Al Haris.

BACA JUGA: Ini Nama Calon Kades yang Dapat Suara Terbanyak Dalam Pilkades 19 Desa di Kota Sungai Penuh 2023

Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya."Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan, "jelas Gubernur Al Haris.

BACA JUGA: Halalkah Uang Hasil Bisnis Dengan Non Muslim ? Ini Jawabannya

Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN. "Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah," terang Gubernur Al Haris. (arm)