Proyek Jalan Batubara Jambi Disorot, Al Haris Minta Pengembang Lebih Terbuka

JAMBI, Bungopos.com – Gubernur Jambi Al Haris memimpin rapat evaluasi percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batubara bersama unsur Forkopimda, para bupati, serta pihak pengembang, yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (26/1/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan proyek jalan khusus batubara berjalan sesuai rencana. Proyek ini dinilai strategis sebagai solusi mengurangi kerusakan dan beban jalan nasional akibat lalu lintas angkutan tambang.

Tiga perusahaan pengembang yang terlibat dalam proyek tersebut adalah PT Inti Bangun Sarana (IBS), PT Sinar Anugerah Sukses (SAS), dan PT Putra Bulian Properti (PBP).

Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa izin hauling batubara telah diberikan sejak 2023, sehingga pemerintah ingin melihat keseriusan pengembang dalam merealisasikan pembangunan jalan khusus tersebut.

“Saya sudah memberikan izin hauling sejak 2023. Dua tahun berjalan, saya ingin melihat sejauh mana progresnya, mulai dari pembebasan lahan sampai perizinan kawasan hutan industri di Kementerian Kehutanan,” tegas Al Haris.

Ia juga meminta pengembang tidak segan melaporkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, baik persoalan lahan, perizinan, maupun teknis pembangunan.

“Kalau ada kendala, laporkan ke pemerintah. Selama bisa dibantu, akan kita bantu semaksimal mungkin,” ujarnya.

Menurut Al Haris, sektor pertambangan bersama pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung ekonomi Provinsi Jambi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jambi tercatat sebesar 4,77 persen.

“Kita berharap persoalan batubara di Jambi ada progres yang jelas,” tambahnya.

Gubernur juga mendorong kolaborasi antar perusahaan pengembang untuk mempercepat penyelesaian proyek. Ia menekankan bahwa aspek bisnis menjadi kewenangan perusahaan, namun pemerintah daerah siap memfasilitasi penyelesaian persoalan di wilayah masing-masing.

“Kolaborasi antar pengembang penting. Kalau ada masalah, sampaikan ke bupati di wilayahnya,” kata Al Haris.

Secara khusus, Al Haris menyoroti progres PT Putra Bulian Properti yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pengembang lain. Ia meminta perusahaan tersebut lebih terbuka dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Kalau tidak terbuka bagaimana mau selesai. Harus disampaikan ke bupati dan kepala desa. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Wilson selaku pimpinan PT Putra Bulian Properti tidak memberikan keterangan kepada wartawan terkait kendala yang dihadapi perusahaannya. Ia hanya mempersilakan media mengutip materi paparan yang disampaikan dalam rapat. Pendamping Wilson, Jabar, juga tidak memberikan komentar dan menjanjikan wawancara lanjutan.

Dalam paparannya, Wilson menyebutkan bahwa dari total 94,3 kilometer jalan khusus yang dikerjakan dengan 839 bidang lahan, terdapat sekitar 49 bidang lahan yang masih bermasalah.

“Permasalahan utamanya harga lahan yang tinggi dan penolakan pembebasan lahan. Kami berharap peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelesaian persoalan ini,” ujarnya.(*)