Mau Pileg di Bungo Tanpa Money Politic ? Ini Syaratnya !

MUARA BUNGO, bungopos.com - Pemilihan legislatif (Pileg) di Kabupaten Bungo bisa tanpa money politik. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya, pendapatan masyarakat yang tinggi. Dimana masyarakat memiliki pendapatan diatas rata-rata kemampuan para calon legislatif untuk membeli suaranya. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari IAIN Kerinci, Dr Jakfar Ahmad saat dihubungi media ini. 

''Tanpa pendapatan pemilih besar, saya tidak yakin pileg tanpa money politic,'' ujar lulusan Doktor Politik Universitas Indonesia ini. 

Dirinya menyampaikan, jika pendapatan calon pemilih lebih kecil dari kemampuan para Caleg untuk membayarnya, money politic sulit dihindari. Dan Wakil Rektor II IAIN Kerinci ini bisa memastikan ada beberapa calon pemilih yang menerima uang caleg baru akan memilih. 

''Pasti ada yang mau dibayar,'' tegasnya.

Sementara itu, Dosen UIN STS Jambi, Dr Hermanto Harun berpandangan, pemilu tanpa money politik bisa dilaksanakan ketika ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pemilih faham, bahwa turut serta dalam pemilihan umum itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Kedua, dalam agama memilih itu adalah tanggungjawab, jika memilih karena uang, maka keburukan yang dilakukan pemimpin, akan berimbas kepada pemilih.

''Keburukan akan diperoleh baik dalam kehidupan di dunia ini maupun diakhirat nanti,'' terangnya. 

Disebutkannya, memilih dengan jujur berdasarkan keyakinan dan pemahaman adalah pembuktian dari sikap dan pola kemajuan. Dan disebutkannya, rata-rata pemilihan di negara maju tanpa money politic. 

''Semakin maju sebuah negara, maka money politic semakin rendah,'' tandasnya. 

Sementara survei pada Pilkada 2020 lalu yang dilakukan dosen Fisip Universitas Muara Bungo, Mulia Jaya MS.i menunjukkan bahwa 31,07 persen pemilih di bungo, menyoblos calon karena uang. 47,57 persen pemilih dalam pilkada itu melakukan pemilihan tanpa uang. Sedangkan 21, 36 persen tidak menjawab. 

Pengamat Sosial dari UIN STS Jambi, Bahren Nurdin sendiri menilai budaya money politik bisa menggurita karena beberapa faktor, di antaranya: Pertama, Kondisi ekonomi  masyarakat yang rendah. Kedua, kurangnya kesadaran politik. Ketiga, Kurang maksimalnya nya pengawasan dan penegakan hukum.

''Jika praktik money politik tidak diawasi secara ketat dan hukuman bagi pelanggaran tidak ditegakkan secara tegas, maka praktik ini bisa semakin meluas,'' ujar mahasiswa program doktor perguruan tinggi di Australia ini. (arm)