JAKARTA, bungopos.com – Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengundur jadwal sidang paripurna yang semula direncanakan pada 2 Desember 2026 menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Presiden Prabowo Subianto yang meminta tambahan waktu karena padatnya agenda kenegaraan. Penundaan itu sekaligus memberikan ruang bagi Presiden untuk mempertimbangkan secara matang dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam konferensi pers seusai rapat, Muzani menjelaskan bahwa sidang paripurna pada 9 Desember akan mencakup rangkaian agenda pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih.
Menurut Muzani, keputusan penjadwalan ulang diambil setelah Pimpinan MPR menerima surat dari Presiden sebagai tanggapan atas surat MPR tertanggal 13 November 2026. Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember sebagai tanggal pelaksanaan sidang paripurna tersebut.
Perubahan jadwal ini berkaitan erat dengan tahapan pengajuan calon. Apabila sidang tetap berlangsung pada 2 Desember, Presiden harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 18 November, sesuai ketentuan penyampaian nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna.
Namun, dengan padatnya agenda kenegaraan, Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan konsultasi dan mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan dua kandidat. Koordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember,” kata Muzani.
Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan juga membahas mekanisme pelantikan Wakil Presiden terpilih dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk mempersiapkan seluruh rangkaian proses, MPR membentuk panitia ad hoc yang diketuai Bambang Wuryanto, didampingi dua wakil ketua. Panitia tersebut beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi dan kelompok DPD.
Sementara itu, tim verifikasi akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat, dengan Habiburrahman sebagai ketua tim dan seorang sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dengan penetapan jadwal baru tersebut, perhatian kini tertuju pada keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon Wakil Presiden. Proses ini menjadi tahapan penting untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan nasional sekaligus mengisi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia melalui mekanisme konstitusional. (***)