BUNGO, BungoPos.com — Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait isu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pemerintah pusat menegaskan bahwa kebijakan yang ada bukanlah pengangkatan otomatis, melainkan pemberian kesempatan bagi PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Bungo, Afrizal, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa kesempatan tersebut harus disikapi secara proporsional.
Proses seleksi tetap memberlakukan batasan dan persyaratan ketat yang diatur secara nasional.
"Pemerintah pusat menyampaikan bahwa memberi kesempatan untuk ikut seleksi cpns bagi p3k penuh waktu bukan mengangkat langsung menjadi cpns dan tentu harus mengikuti aturan yang berlaku," ujar Afrizal saat memberikan keterangan, Selasa (17/11/2026).
Syarat dan Batasan Usia Menjadi Sorotan
Lebih lanjut, Afrizal merinci bahwa salah satu poin krusial yang harus dipahami oleh para pegawai yang ingin beralih status adalah aturan mengenai batas usia pelamar.
Ketentuan umum usia maksimal peserta CPNS adalah 35 tahun. Namun, terdapat pengecualian khusus bagi jabatan-jabatan tertentu yang memperbolehkan batas usia hingga 40 tahun, seperti dokter spesialis dan dosen.
Perbedaan mendasar ini, menurut Afrizal, menegaskan bahwa jalur pengadaan PPPK dan CPNS memiliki payung hukum serta mekanisme operasional yang tidak sama.
Oleh karena itu, pegawai tidak bisa serta-merta berpindah jalur tanpa melalui tahapan seleksi yang objektif dan transparan.
Afrizal kembali menegaskan bahwa porsi kebijakan dari pusat murni bersifat membuka ruang kompetisi, bukan pengangkatan langsung tanpa prosedur.
"Diberi kesempatan bukan diangkat langsung menjadi cpns karena pengadaan p3k dan pengadaan cpns aturan yang berbeda," tegasnya.
Pentingnya Memahami Regulasi Kepegawaian
Pemerintah daerah berharap penjelasan ini dapat meluruskan berbagai spekulasi atau informasi yang keliru di kalangan tenaga non-ASN maupun PPPK penuh waktu di lingkup Pemkab Bungo.
Pemahaman yang baik terhadap regulasi kepegawaian diharapkan dapat membantu para pegawai dalam merencanakan jenjang karier mereka secara realistis dan sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). (*)