Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro

Meski Undang Pejabat Negara di Muspimnas 2026, PMII Pastikan Tetap Kritis

BANDUNG, bungopos.com – Mengundang Presiden hingga pimpinan lembaga negara tidak berarti kehilangan daya kritis. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menegaskan tetap menjaga independensi dan sikap kritis terhadap pemerintah menjelang Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) 2026 yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menegaskan bahwa organisasinya tidak ingin terjebak dalam dua kutub ekstrem: menjadi oposisi yang menolak seluruh kebijakan pemerintah tanpa menawarkan solusi, atau justru berubah menjadi kelompok yang kehilangan daya kritis karena terlalu dekat dengan kekuasaan.

Sikap tersebut, menurut Shofiyulloh, diwujudkan melalui pendekatan critical engagement, yakni membangun komunikasi dengan pemerintah tanpa mengorbankan independensi gerakan mahasiswa.

"Kita mempraktikkan critical engagement, bukan oposisi buta yang menolak segala hal tanpa solusi, tetapi juga bukan kelompok yang bisa dikooptasi oleh kekuasaan," kata Shofiyulloh, sebagaimana dikutip NU Online, Ahad (15/11/2026).

Dalam Muspimnas tahun ini, PB PMII mengundang Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Muspimnas 2026 mengangkat tema "Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045". Forum tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi sekaligus pertukaran gagasan mengenai arah pembangunan dan masa depan kesejahteraan Indonesia.

Shofiyulloh menilai gerakan mahasiswa harus mampu menempatkan diri secara proporsional dalam dinamika politik nasional. Mahasiswa, katanya, tidak boleh hanya menjadi ruang gema kemarahan tanpa solusi, tetapi juga tidak boleh kehilangan fungsi kontrol dengan menjadi pembenar setiap kebijakan penguasa.

Negara Kesejahteraan Bukan Sekadar Bantuan Sosial

Di luar persoalan independensi gerakan mahasiswa, PB PMII juga menyoroti konsep negara kesejahteraan yang menjadi tema utama Muspimnas.

Shofiyulloh menegaskan, negara kesejahteraan tidak boleh dimaknai sebatas kemampuan pemerintah menyalurkan bantuan sosial. Lebih dari itu, negara harus menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi.

Perspektif tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai hak warga negara yang harus dijamin melalui kebijakan publik yang berkelanjutan, bukan sekadar program bantuan yang bersifat sementara.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Muspimnas 2026, Acep Jamaludin, menjelaskan bahwa salah satu keluaran utama forum tersebut adalah penyusunan buku rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dan parlemen.

Muspimnas akan berlangsung di tiga lokasi di Jawa Barat, yakni Gedung Merdeka, kawasan Taman Braga, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.

Panitia mencatat sekitar 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII dari seluruh Indonesia telah mendaftarkan diri. Sementara itu, sekitar 34 cabang lainnya masih menyelesaikan persyaratan administrasi.

Muspimnas 2026 menjadi momentum bagi PMII untuk menegaskan kembali relevansi gerakan mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Tantangannya bukan sekadar menjaga jarak dari kekuasaan, melainkan memastikan kedekatan dengan pemerintah tidak menghilangkan keberanian menyampaikan kritik, menawarkan alternatif kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (***)

Editor: Arya Abisatya
Sumber: https://nu.or.id/