MPR Percepat Pemilihan Pengganti Gibran, Kursi Wakil Presiden Ditargetkan Terisi 2 Desember

JAKARTA, bungopos.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini menandai dimulainya proses politik untuk menentukan figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan keputusan tersebut seusai rapat gabungan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI itu akan mencakup tiga agenda utama: pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.

Keputusan tersebut menunjukkan keinginan MPR untuk mempercepat pengisian jabatan wakil presiden, tanpa menunggu hingga batas waktu maksimal yang diberikan konstitusi, yakni 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Muzani mengatakan, percepatan diperlukan agar posisi orang nomor dua di pemerintahan tidak terlalu lama dibiarkan kosong. Jika seluruh tahapan ditempuh hingga batas waktu maksimal, proses pengisian jabatan diperkirakan baru selesai pada awal Januari 2027.

"Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," ujarnya.

Menurut Muzani, percepatan tersebut bukan semata-mata keputusan internal MPR. Pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah menyepakati pentingnya proses yang cepat dan kondusif setelah melakukan konsultasi bersama Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya.

"Intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani.

Batas Pengajuan Dua Nama Calon

Dengan jadwal pemilihan yang telah ditetapkan, perhatian berikutnya tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta persyaratan administrasinya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dengan demikian, apabila sidang tetap berlangsung pada 2 Desember 2026, Presiden harus menyerahkan dua nama calon paling lambat sekitar 18 November 2026.

Pimpinan MPR sendiri telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.

Perkembangan ini berlangsung di tengah dinamika politik di parlemen. DPR sebelumnya tengah memproses upaya pemakzulan Gibran melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Penetapan 2 Desember kini menjadi titik penting dalam proses transisi jabatan wakil presiden. Selain menentukan figur pengganti Gibran, proses tersebut akan menguji kemampuan lembaga-lembaga negara menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah dinamika politik nasional. (***)