Kembali Diuji, Selama September Ribuan Siswa Dirujuk ke RS Habis Konsumsi MBG

YOGYAKARTA, bungopos.com - Rentetan dugaan keracunan massal yang terjadi merupakan persoalan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil penelitian CELIOS, pada 1–3 September 2026, sedikitnya enam kejadian dilaporkan terjadi di enam kabupaten yang tersebar di empat provinsi, dengan total sekitar 1.908 korban dari enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda.

Kasus tersebut tercatat di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan 664 korban; Agam, Sumatera Barat, sebanyak 237 korban; Nganjuk, Jawa Timur, 49 korban; Jember, Jawa Timur, 29 korban; Rembang, Jawa Tengah, sebanyak 777 korban; serta Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dengan sekitar 152 korban.

Rembang menjadi salah satu kasus terbesar. Sebanyak 777 siswa dan guru dilaporkan terdampak setelah mengonsumsi makanan yang diduga berkaitan dengan distribusi program MBG. Di Sidoarjo, 664 orang mengalami dampak serupa, sementara sebagian korban harus mendapatkan perawatan medis.

Peneliti Cileos, Wahyudi Askar, menilai rentetan kejadian tersebut tidak semestinya dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri. Banyaknya korban dan lokasi yang tersebar menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, pengemasan, distribusi, hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.

“Ketika kejadian serupa muncul berulang dalam waktu berdekatan dan melibatkan banyak wilayah, persoalannya tidak lagi sekadar kesalahan teknis di satu dapur. Ini harus dibaca sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang perlu segera diaudit,” kata peneliti Celios, Wahyudi Askar dalam laporan penelitiannya bersama  Isnawati Hidayah yang direlease https://celios.co.id/.

Menurutnya, program MBG memiliki tujuan strategis untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, tujuan tersebut dapat terganggu apabila aspek keamanan pangan tidak ditempatkan sebagai prioritas utama.

“Program pemenuhan gizi tidak boleh hanya mengejar jumlah porsi yang didistribusikan. Keamanan, kualitas, ketepatan pengolahan, dan pengawasan harus menjadi indikator utama keberhasilan,” ujarnya.

Keracunan makanan terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi mikroorganisme berbahaya, racun, maupun zat lain yang dapat memicu gangguan kesehatan. Gejalanya dapat berupa mual, muntah, diare, nyeri perut, demam, hingga kondisi serius yang membutuhkan penanganan di rumah sakit.

Wahyudi menegaskan, setiap kasus harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan laboratorium, penelusuran sumber bahan pangan, audit dapur SPPG, serta evaluasi terhadap standar operasional prosedur. Langkah tersebut penting agar pemerintah tidak berhenti pada penanganan korban, tetapi juga mampu memastikan kejadian serupa tidak berulang.

“Yang paling penting bukan hanya menghitung jumlah korban, melainkan memastikan ada koreksi kebijakan dan perbaikan tata kelola. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa makanan yang dibagikan negara benar-benar aman dikonsumsi,” katanya.

Rentetan kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas program MBG. Di tengah besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat, pemerintah dituntut memastikan bahwa program tersebut tidak hanya bergizi secara konsep, tetapi juga aman dalam setiap proses pelaksanaannya. (***)