Di Bawah Dedy Putra, Bungo Pertahankan WTP dan Perkuat Kepercayaan Publik

MUARA BUNGO, bungopos.com  – Di tengah tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, Kabupaten Bungo kembali menorehkan capaian membanggakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Prestasi ini bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, opini WTP menjadi simbol kepercayaan publik terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo H. Dedy Putra yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani. Penyerahan berlangsung khidmat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa (2/6).

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI tersebut menjadi bukti nyata bahwa komitmen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik terus dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.

Di bawah kepemimpinan Bupati H. Dedy Putra, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, hingga optimalisasi pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah. Semua itu bermuara pada satu tujuan besar: memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bupati H. Dedy Putra mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas.

"Prestasi ini adalah hasil sinergi dan kerja keras kita bersama. Opini WTP dari BPK RI ini menjadi motivasi bagi Pemkab Bungo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat Bungo," ujar Bupati Dedy Putra.

Menurutnya, keberhasilan meraih WTP bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas. Karena itu, Pemkab Bungo berkomitmen melanjutkan berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Apresiasi juga diberikan kepada DPRD Kabupaten Bungo yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif sehingga tercipta keseimbangan dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian ini menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat Bungo. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan bahwa fondasi tata kelola pemerintahan yang sehat terus diperkuat. Kepercayaan yang diberikan negara melalui BPK RI menjadi modal penting bagi Kabupaten Bungo untuk melangkah lebih jauh menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

WTP bukan hanya tentang laporan keuangan yang tertata dengan baik. WTP adalah cerminan integritas, profesionalisme, dan komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam menjaga amanah rakyat. Dan ketika amanah itu dijaga dengan baik, maka pembangunan yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan.

Dengan semangat kolaborasi dan pelayanan yang terus ditingkatkan, Kabupaten Bungo kembali membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah fondasi utama dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih gemilang. (***)