Tekanan Ekonomi di Rakyat Kecil Nyata, Akademisi UGM Sebut Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati Elit

YOGYAKARTA, bungopos.com - Gelombang kritik terhadap komunikasi dan kebijakan pemerintah kembali menguat. Dua akademisi Universitas Gadjah Mada, Media Wahyudi Askar dan Gilang Desti Parahita, menilai pemerintah saat ini terlalu sibuk menjaga citra optimisme ekonomi dibanding benar-benar memahami penderitaan masyarakat di lapangan.

Dalam pernyataannya, Media Wahyudi Askar menegaskan bahwa persoalan terbesar bangsa hari ini bukan sekadar soal ekonomi yang melemah, tetapi hilangnya keterhubungan antara data yang dipamerkan pemerintah dengan kenyataan hidup rakyat sehari-hari. Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi nasional, masyarakat justru dihantui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, hingga harga kebutuhan pokok yang terus menekan daya beli.

“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan,” tegasnya dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional yang berlangsung pada Selasa (19/5).

Menurut Media, pertumbuhan ekonomi yang terus dibanggakan pemerintah belum tentu menghadirkan kesejahteraan yang merata. Ia menilai keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati kelompok elite dan pemilik modal besar, sementara masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan semakin terdesak oleh tekanan hidup.

Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi pola komunikasi pemerintah yang selama ini dipenuhi jargon stabilitas dan optimisme. Sebab bagi masyarakat, ukuran ekonomi bukanlah grafik pertumbuhan, melainkan apakah dapur tetap mengepul dan pekerjaan masih tersedia.

Tak berhenti di situ, Media juga mengkritik sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi membebani fiskal negara. Ia menegaskan kebijakan publik seharusnya lahir dari kajian akademik dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.

“Ekonomi memang tumbuh, tapi hanya dinikmati oleh kelas atas,” ujarnya tajam.

Sementara itu, Gilang Desti Parahita melihat akar persoalan lain yang tak kalah serius yakni hilangnya empati dalam komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, rakyat tidak membutuhkan pidato penuh optimisme semata, tetapi pengakuan jujur bahwa kondisi kehidupan memang sedang sulit.

Ia menilai banyak pidato pejabat terasa normatif, kering, dan jauh dari pengalaman hidup masyarakat sehari-hari. Padahal, di desa-desa dan kelompok termarginalkan, tekanan ekonomi semakin nyata akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, turunnya daya beli, hingga berkurangnya program sosial karena keterbatasan anggaran.

“Kalau empati tidak hadir, narasi optimisme justru terdengar delusional,” ungkap Gilang.

Gilang menegaskan kritik dari akademisi dan masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Kampus, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral menjaga nalar kritis agar kebijakan negara tetap berpihak pada rakyat.

Pernyataan dua akademisi ini menjadi pengingat keras bahwa rakyat hari ini semakin cerdas, semakin kritis, dan tidak lagi mudah diyakinkan hanya dengan angka statistik atau slogan optimisme. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, pemerintah dituntut bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mendengar, memahami, dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. (***)