Jelang HCS 2026, Pemkot Jambi Genjot Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu dari Rumah hingga Hilir

JAMBI, Bungopos.com — Menyongsong pelaksanaan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang, Pemerintah Kota Jambi terus memantapkan berbagai persiapan. Komitmen tersebut terlihat dari rapat koordinasi yang secara resmi dibuka oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada Senin (13/4/2026) di Aula Bapperida Kota Jambi.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya sebatas penyelenggaraan acara, melainkan juga mencakup pembenahan mendasar, terutama pada sektor kebersihan dan pengelolaan sampah yang menjadi indikator utama wajah kota.

Ia menekankan pentingnya penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mulai dari tingkat rumah tangga, proses pengangkutan, hingga pengelolaan akhir harus berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Persoalan TPS, termasuk TPS liar, harus kita tuntaskan sebelum HCS. Ini pekerjaan bersama yang harus diselesaikan secara cepat, terukur, dan sistematis,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Jambi terus mengoptimalkan program OPBM (Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat). Program ini diperkuat dengan penyediaan armada bentor yang melayani pengangkutan sampah langsung dari rumah ke rumah di tingkat RT.

Program tersebut telah diterapkan di sejumlah kawasan, seperti Kampung Bahagia, dan direncanakan akan diperluas sebagai model pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat.

Selain itu, dalam waktu dekat, Pemkot juga akan membangun fasilitas transfer depo di setiap kecamatan. Fasilitas ini dirancang sebagai pusat pengumpulan sementara yang memenuhi standar, dilengkapi dengan area berpagar, lantai kedap, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta sistem pemilahan sampah sederhana.

Sejumlah wilayah prioritas pembangunan meliputi Seberang Kota Jambi, Alam Barajo, Paal Merah, Kota Baru, Telanaipura, hingga Aurduri.

Dengan sistem tersebut, diharapkan tidak ada lagi praktik pembuangan sampah sembarangan, karena seluruh sampah dari rumah tangga akan langsung diarahkan ke depo resmi.

Di sisi lain, Pemkot juga mendorong integrasi dengan fasilitas TPS 3R yang dikelola pihak swasta. Kolaborasi ini diyakini dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan bernilai ekonomi.

Untuk jangka menengah, Pemerintah Kota Jambi tengah mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Namun demikian, Maulana menegaskan bahwa upaya penanganan sampah tidak bisa menunggu hingga proyek tersebut selesai. Dalam masa transisi, berbagai langkah paralel tetap dijalankan, termasuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan maggot, serta daur ulang sampah anorganik seperti plastik.

Berdasarkan proyeksi, volume sampah di Kota Jambi dalam tiga tahun ke depan diperkirakan mencapai 800 ton per hari dan berpotensi terus meningkat. Untuk itu, Pemkot juga menjalin kerja sama regional dengan daerah sekitar seperti Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat guna mendukung kebutuhan bahan baku PSEL di masa mendatang.

Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta, termasuk PT Raijen, turut didorong sebagai solusi percepatan pengolahan sampah.

“Penanganan sampah harus berjalan simultan. Kita tidak bisa menunggu, sehingga semua langkah kita lakukan secara paralel, baik berbasis masyarakat maupun skala besar,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemkot Jambi menargetkan sebelum pelaksanaan HCS 2026, sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga hilir sudah berjalan optimal.

Upaya ini tidak hanya menjadi bagian dari kesiapan sebagai tuan rumah, tetapi juga diharapkan mampu menjadi fondasi sistem berkelanjutan serta menjadikan Kota Jambi sebagai percontohan kota sehat dan bersih di tingkat nasional hingga internasional.(*)