Keberlanjutan Tol Sumatera dan Skema Pembiayaan Dipertanyakan, Ini Desakan DPR RI

JAMBI, bungopos.com – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah harapan panjang bagi konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera. Namun di balik beton dan aspal yang membentang, ada tantangan besar yang harus dijawab, terutama terkait pembiayaan dan keberlanjutan operasionalnya.

Hal inilah yang menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Jambi, Jumat (10/4/2026). Dikutip dari Parlementaria, ia menegaskan bahwa pembangunan tol di Sumatera pada dasarnya merupakan amanah negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Menurutnya, proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi masa depan ekonomi Sumatera. Namun dari sisi bisnis, tantangannya tidaklah ringan.

“BUMN Karya membangun jalan tol di Sumatera ini tentu adalah penugasan dari pemerintah. Di satu sisi ini penting untuk pembangunan ekonomi di Sumatera, tapi di sisi lain secara bisnis cukup berat. Kenapa? Karena lalu lintasnya belum ramai seperti di Pulau Jawa,” ujar Adisatrya.

Realitas tersebut membuat pemerintah selama ini memberikan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Suntikan modal itu menjadi penopang utama agar proyek tol tetap berjalan tanpa terlalu membebani neraca keuangan BUMN yang mengerjakannya.

Adisatrya menjelaskan bahwa dukungan PMN selama ini membuat pembangunan JTTS tetap bergerak maju. Dari sisi permodalan, BUMN Karya masih memiliki ruang untuk menyelesaikan berbagai ruas yang sedang dibangun.

“Selama ini pembangunan jalan tol Trans Sumatera didukung melalui penyertaan modal negara. Jadi dari segi capital itu tidak memberatkan BUMN Karya,” katanya.

Namun Komisi VI DPR tidak hanya melihat pembangunan fisik semata. Ada persoalan lain yang tak kalah penting, yakni bagaimana keberlanjutan operasional dan pemeliharaan jalan tol setelah selesai dibangun.

Sebab, jalan tol bukan hanya proyek konstruksi yang berhenti saat peresmian. Ia adalah infrastruktur hidup yang harus terus dirawat agar tetap aman dan layak digunakan masyarakat.

“Namun kami juga pertanyakan tadi untuk operasi, untuk maintenance, ini seperti apa. Karena kan jalan tol juga harus dipelihara. Ada ruas yang sudah bisa membiayai dirinya sendiri, tapi ada juga yang belum,” jelasnya.

Pertanyaan ini menjadi penting mengingat tidak semua ruas tol di Sumatera memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi. Beberapa ruas masih membutuhkan waktu agar trafik kendaraan meningkat dan mampu menopang biaya operasionalnya.

Karena itu, Komisi VI juga mendalami strategi pembiayaan jangka panjang yang disiapkan BUMN Karya jika suatu saat dukungan PMN tidak lagi tersedia.

“Terkait pembiayaan kami juga tanyakan ke depan kalau tidak ada lagi PMN, penyertaan modal negara. Tadi disampaikan mereka sedang mengkaji beberapa opsi financing untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatera ke depan,” pungkas Adisatrya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Jalan Tol Trans Sumatera tetap menjadi simbol optimisme. Ia adalah investasi jangka panjang yang diyakini akan membuka akses wilayah, menurunkan biaya logistik, serta menghidupkan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah Sumatera.

Dan seperti banyak proyek besar lainnya, keberhasilannya tidak hanya diukur dari panjang jalan yang terbangun, tetapi juga dari seberapa kuat komitmen semua pihak menjaga keberlanjutannya demi masa depan pembangunan Indonesia. (***)