Kebijakan Pemerintah Tak Menaikkan Harga BBM Diapresiasi, Tapi Diingatkan Perhitungan Harus Akurat

YOGYAKARTA, bungopos.com - Kebijakan naik dan tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian masyarakat yang sempat khawatir akibat dampak dari perang Iran. Meredam hal ini, Presiden Prabowo Subianto menetapkan tidak adanya kenaikan harga BBM dengan memperhitungkan kalkulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP., melihat kepemimpinan nasional sekarang ini memiliki pola tantangan dalam mengelola dinamika lokal maupun global terutama dalam merespon kenaikan harga minyak dunia. “Pola kepemimpinan Presiden Mega, SBY, hingga Jokowi bisa menjadi pelajaran bagi presiden Prabowo yang kemudian bisa menghasilkan model kepemimpinannya,” ungkapnya.

Menurutnya, momentum soal harga minyak dunia ini menjadi tantangan presiden dalam mengelola dinamika di konteks internasional yang bisa berdampak pula pada sisi nasional. Kepekaan waktu atau “timing” menjadi penting terutama terkait keputusan menaikkan atau mempertahankan BBM. Pasalnya, berdasarkan pengalaman periode kepresidenan lalu, kebijakan menaikkan BBM bersubsidi pasti menimbulkan gejolak.

Keberanian dalam mengambil keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM, sementara banyak negara memilih menaikkan harga, kata Mada, harus didasarkan pada perhitungan yang akurat serta diiringi dengan kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar retorika. Dampak riil tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari terjaganya kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama terkait dengan ekonomi. “Seharusnya daya beli yang tidak semakin melemah, harga-harga yang tidak semakin melambung tinggi, kesempatan kerja yang tidak semakin terbatas dan seterusnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan kebijakan yang tidak tepat berpotensi menghasilkan keputusan yang buruk, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan orkestrasi antar kementerian menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks saat ini.

Menurutnya, masing-masing Kementerian sepatutnya memiliki terobosan serupa untuk menunjukkan kelayakan mereka dalam membantu presiden. Ia menegaskan masyarakat kini lebih percaya terhadap aksi alih-alih hanya retorika kata-kata semata. “Jadi sekecil apapun inovasi dan itu kalau diukur memang efektif efisien saya kira itu sangat bagus dalam konteks sekarang yang tekanannya sangat besar, baik dalam internasional maupun ekonomi,” imbuhnya.

Ia menekankan stressing point beberapa hal, ini merupakan momentum kepemimpinan Presiden Prabowo yang sedang diuji. Seiring dengan sejauh pengelolaannya masih menimbulkan keraguan publik karena tekanannya yang begitu tinggi. Menurutnya, kecepatan pemerintah merespon dalam menanggapi masukan dan kritik harus dilakukan. Ia menyarankan adanya revisi kebijakan yang sifatnya inkremental atau pendekatan bertahap, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih yang patut perlu dievaluasi.

Ia berharap pemerintah tidak bersikap represif dalam mengelola kritik atau aksi demonstrasi sebaliknya  membuka ruang untuk kritik. Ia menyebutkan peran lembaga politik formal seperti parpol dan DPR perlu terbuka dengan kritik. “Kritik itu tidak boleh dihambat karena sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa bagian dari hak asasi manusia. Mau tidak mau dia disampaikan apalagi kalau sudah menyangkut eksistensi atau kehidupan,” pesannya.

Menanggapi rencana work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara untuk mendukung kebijakan efisiensi BBM, Mada menilai hal ini merupakan upaya konkret yang bisa dilakukan pemerintahan. Namun, evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaannya menjadi poin yang perlu diperhatikan.

Mada juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja kementerian secara keseluruhan, mengingat tidak semua pihak dinilai optimal dalam mendukung kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Mada menilai isu perombakan kabinet (reshuffle) dapat menjadi salah satu langkah apabila diperlukan. “Dengan jumlah Kementerian yang terbanyak ini, mungkin bisa menjadi catatan presiden untuk kemudian nanti kalau situasinya memang sudah membutuhkan, ya segera saja untuk bisa merespon atau mengulas situasi dengan lebih baik,”pungkasnya. (***)