Ketua DPRD Jambi Kritik Kinerja Bapperinda dalam Musrenbang RKPD 2027

JAMBI, Bungopos.com – Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kota Jambi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Senin (16/3/2026), diwarnai sejumlah catatan kritis dari Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.

Dalam forum yang dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan pembangunan itu, Faried menilai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Jambi masih belum konsisten, khususnya terkait pengaturan jadwal pembahasan usulan program pembangunan.

Ia menyampaikan bahwa DPRD kerap menerima informasi jadwal pengusulan program dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga proses pembahasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

“Bappeda yang sekarang menjadi Bapperinda ini menurut saya belum konsisten. Pimpinannya perlu dievaluasi,” ujar Faried saat menyampaikan pandangannya dalam forum Musrenbang tersebut.

Menurutnya, keterlambatan penyampaian jadwal dari pihak perencana pembangunan daerah sering membuat DPRD berada dalam posisi yang kurang nyaman di hadapan para anggota dewan lainnya.

Faried mengungkapkan, kondisi tersebut bahkan menimbulkan kesan seolah-olah pihak DPRD telah lebih dulu mengetahui atau menyepakati agenda bersama Bapperinda, padahal informasi yang diterima justru sangat mendadak.

“Penjadwalan pengusulan program sering terlambat disampaikan. Akibatnya saya di depan anggota DPRD seperti terlihat ‘main mata’ dengan Bappeda. Seharusnya informasi ini diberikan jauh hari sebelumnya agar pembahasan bisa lebih baik,” katanya.

Ia juga mencontohkan beberapa agenda pembahasan program yang hanya diberikan waktu sekitar tiga hingga empat hari.

Menurutnya, waktu yang sangat terbatas tersebut tentu berdampak pada kualitas pembahasan yang tidak maksimal.

“Kadang hanya tiga sampai empat hari dibahas. Dengan waktu sesingkat itu tentu kualitas pembahasan tidak bisa optimal,” jelasnya.

Selain persoalan teknis penjadwalan, Faried juga menyoroti masih banyaknya masukan dari DPRD yang tidak terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Padahal, kata dia, DPRD membawa berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dari daerah pemilihan masing-masing.

“Sering kali atensi dari DPRD tidak diakomodir, padahal itu merupakan aspirasi masyarakat yang kami bawa,” tegasnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Faried secara terbuka mendorong agar pimpinan Bapperinda Kota Jambi dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan diganti jika dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja lembaga perencanaan pembangunan daerah tersebut.(*)