JALAN KHUSUS Batubara Jambi : Dari Evaluasi Progres hingga Dampak Ekonomi Daerah

Pemerintah Memfasilitasi, Tetapi Pelaku Usaha Harus Membuktikan Keseriusan”

Oleh : Dr. FAHMI RASID

Warga Kota Jambi

PEMBANGUNAN jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah cermin dari keseriusan semua pihak, pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan daerah, dalam mengelola sumber daya alam secara tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Ketika Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memimpin langsung rapat evaluasi progres pembangunan jalan khusus batubara bersama Forkopimda, para bupati, dan pengembang pada 26 Januari 2026, pesan yang disampaikan sebenarnya sangat jelas : Waktu Sudah Cukup Panjang, Hasil Harus Mulai Terlihat. 

Sejak izin hauling batubara diberikan pada tahun 2023, dua tahun telah berlalu. Bagi dunia usaha, dua tahun adalah waktu yang memadai untuk menunjukkan keseriusan, bukan sekadar rencana di atas kertas. Bagi pemerintah daerah, ini adalah momentum untuk memastikan bahwa kebijakan yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jalan Khusus: Solusi Struktural, Bukan Sekadar Teknis Masalah angkutan batubara di Jambi bukan persoalan baru. Bertahun-tahun, masyarakat harus menanggung dampak langsung dari penggunaan jalan umum oleh truk batubara :

kemacetan, kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, kebijakan membangun jalan khusus batubara sejatinya adalah solusi struktural, bukan solusi tambal sulam. Jalan khusus memisahkan kepentingan industri dengan ruang hidup masyarakat. Ia menata ulang tata kelola logistik sumber daya alam agar lebih beradab dan berkelanjutan.

Namun solusi struktural hanya akan bermakna jika direalisasikan tepat waktu dan sesuai komitmen.

Evaluasi Gubernur : Kepemimpinan Berbasis Hasil. Dalam rapat evaluasi tersebut, Gubernur Al Haris secara tegas menanyakan progres riil para pengembang: mulai dari pembebasan lahan, perizinan lintas kawasan, hingga izin kehutanan.

Sikap ini menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang berbasis hasil (result-oriented leadership).

Pernyataan Gubernur bahwa izin sudah diberikan sejak 2023, dan kini saatnya melihat kerja nyata, adalah pesan penting bahwa pemerintah daerah tidak ingin kebijakan strategisnya disalahartikan sebagai kelonggaran tanpa tanggung jawab.

Dalam konteks ini, posisi Gubernur jelas : Pemerintah Memfasilitasi, Tetapi Pelaku Usaha Harus Membuktikan Keseriusan.

Tantangan Lapangan : Antara Regulasi dan Realitas Sosial

Data progres pembangunan menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan administratif. Mulai dari resistensi masyarakat, keterbatasan lokasi disposal hasil pengerukan, hingga kompleksitas perizinan lintas sektor, perlintasan jalan nasional, sungai, pipa gas, hingga kawasan hutan.

Kasus PT IBS dan PT SAS, misalnya, menunjukkan bahwa tanpa komunikasi sosial yang kuat dan koordinasi lintas instansi, proyek infrastruktur strategis bisa tersendat meskipun izin prinsip telah dikantongi.

Di sinilah pentingnya PENDEKATAN KOLABORATIF sebagaimana ditekankan Gubernur H. Al-Haris. Kolaborasi antar pengembang bukan berarti menghilangkan kompetisi bisnis, tetapi menyatukan kepentingan bersama agar proyek strategis daerah tidak terhambat oleh ego

sektoral.

Jalan Khusus dan MULTIPLIER EFFECT Ekonomi Jambi; Penyelesaian jalan khusus batubara akan memberikan multiplier effect ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Jambi.

PERTAMA, dari sisi efisiensi logistik, biaya angkut batubara akan lebih terkontrol, sehingga meningkatkan daya saing sektor pertambangan tanpa mengorbankan kepentingan publik.

KEDUA, dari sisi infrastruktur publik, jalan umum akan terbebas dari beban berat angkutan batubara. Anggaran pemeliharaan jalan bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas jalan desa, akses pertanian, dan konektivitas ekonomi lokal.

KETIGA, dari sisi aktivitas ekonomi masyarakat, berkurangnya kemacetan dan kerusakan jalan akan meningkatkan mobilitas barang dan jasa, mempercepat arus distribusi, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sepanjang koridor ekonomi.

KEEMPAT, dari sisi iklim investasi, kepastian infrastruktur menunjukkan bahwa Jambi adalah daerah yang serius menata tata kelola sumber daya alamnya. Ini menjadi sinyal positif bagi investor yang mencari kepastian hukum dan keberlanjutan.

Jalan Khusus sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam teori pembangunan ekonomi daerah, infrastruktur adalah prasyarat pertumbuhan (growth enabler). Tanpa infrastruktur yang memadai dan tertata, potensi ekonomi tidak akan pernah mencapai kapasitas optimalnya.

BPS mencatat bahwa sektor pertambangan masih menjadi salah satu kontributor utama PDRB Provinsi Jambi. Namun kontribusi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan biaya sosial yang lebih besar dari manfaatnya.

Jalan khusus batubara adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi inklusif dan berkelanjutan, bukan pertumbuhan yang membebani masyarakat.

Pertumbuhan yang Tertib dan Berkeadilan

Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Al-Haris menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan ketertiban dan keadilan sosial. Jalan khusus batubara adalah simbol dari upaya menyeimbangkan kepentingan industri dan hak masyarakat atas ruang publik yang aman dan nyaman.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan modern yang menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama.Pembangunan bukan hanya soal cepat, tetapi juga soal tertib, inklusif, dan berdampak jangka panjang. 

Dari Evaluasi ke Aksi Nyata

Evaluasi progres yang dilakukan pemerintah daerah harus diterjemahkan menjadi percepatan

nyata di lapangan. Penyelesaian perizinan, pembebasan lahan, dan konstruksi harus berjalan paralel dengan komunikasi sosial yang intensif. Semua pihak perlu bergerak dalam satu irama agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana.

Bagi masyarakat Jambi, yang ditunggu bukan lagi rencana dan target, tetapi hasil yang bisa dirasakan secara langsung. Pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi adalah ujian bersama. Ujian bagi pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan, ujian bagi pengembang dalam membuktikan komitmen, dan ujian bagi semua pihak dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral.

Evaluasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Al Haris menunjukkan bahwa pemerintah daerah SERIUS MENGAWAL PROYEK INI HINGGA TUNTAS. Dengan kolaborasi yang kuat dan orientasi pada hasil nyata, jalan khusus batubara diharapkan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang lebih tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Rapat evaluasi hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa hasil rapat diterjemahkan menjadi percepatan di lapangan : pembebasan lahan yang tuntas, perizinan lintas sektor yang sinkron, serta komunikasi sosial yang persuasif dan transparan. 

Jika semua pihak bergerak dalam satu irama, target penyelesaian jalan khusus batubara pada akhir 2026 bukan hal yang mustahil. Pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi adalah ujian kolektif. Ujian bagi pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan, ujian bagi pengusaha dalam membuktikan komitmen, dan ujian bagi semua pihak dalam menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

Di bawah kepemimpinan GUBERNUR H.AL-HARIS DUA PERIODE, arah kebijakan sudah

jelas: pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan ketertiban, keberlanjutan,

dan keadilan sosial.

Referensi Singkat:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha 

2. World Bank (2019), Infrastructure for Development

3. Todaro & Smith (2020), Economic Development

4. Kementerian PUPR, Peran Infrastruktur dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah