Demo di Iran Telan Ribuan Korban Jiwa, Ini Kata Pengamat Politik Internasional

YOGYAKARTA, bungopos.com - Eskalasi unjuk rasa yang melanda berbagai kota di Iran sepanjang Januari 2026 dilaporkan sebagai fase paling kritis dalam sejarah domestik sejak pecahnya Revolusi 1979. Media pemerintah melaporkan, sedikitnya 3.117 orang tewas baik masyarakat sipil maupun pasukan keamanan selama terjadi kerusuhan. Fenomena ini menandai akumulasi ketegangan multidimensi yang bersifat sistemik. Berakar dari depresi ekonomi yang ekstrem, pembekuan aset oleh negara-negara Barat serta sanksi internasional, hingga kebijakan represif oleh penguasa dalam menangani demonstran.

Menanggapi kekerasan aparat yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dalam waktu singkat, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada. Ahmad Munjid, M.A., Ph.D., menyebut adanya korban kekerasan aparat ini menandai indikator kerapuhan legitimasi rezim. “Rezim manapun akan membabi buta ketika menghadapi ancaman eksistensial. Inilah yang terjadi sekarang. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya. Jurus yang dipakai adalah selalu menyalahkan pihak luar, yakni Amerika dan Israel,” jelasnya, Jumat (23/1).

Meski intervensi asing merupakan fakta geopolitik yang nyata, Munjid menilai bahwa narasi tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan. “Rezim penguasa Iran tidak bisa terus-menerus lempar batu sembunyi tangan dengan menimpakan semua kesalahan kepada intervensi asing. Hal tersebut tidak akan pernah menyelesaikan masalah,” tegasnya.

Menurut Munjid, rezim Iran perlu segera merumuskan solusi atas krisis ekonomi primer dan tuntutan demokrasi sebagai penentu kestabilan nasional. Meski situasi ketegangan di Iran sudah mulai mereda. Demonstrasi di jalan, penangkapan, serta pembunuhan telah berhenti. Akan tetapi, masalah utamanya, yakni kesulitan ekonomi sama sekali belum teratasi. “Demonstrasi akan meletus kembali sewaktu-waktu. Rakyat Iran membutuh makan dan menjalani kehidupan dengan normal,”ujarnya. (***)