JAKARTA, bungopos.com - Berdasarkan data, 45% desa di Indonesia masih rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Tantangan ini diperparah dengan keterbatasan alokasi dana desa untuk penanganan perubahan iklim, yang hanya berkisar 0,51-0,79% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022-2024.
Sebagai langkah konkret, Kemendes PDTT telah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3D), yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dan pendamping desa guna mendukung pengembangan desa tangguh iklim dan inklusi sosial dalam perencanaan serta pembangunan desa.
"Kemendes PDTT juga mengusulkan pengembangan sistem Indeks Rentan Iklim Desa (IRID) untuk memantau kesiapan desa dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan empat dimensi utama: keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptif, dan bahaya," kata Staf Khusus Menteri Bidang Investasi Bapak Fahad Ghalib.
Anna Wellenstein menyambut baik komitmen Indonesia dalam meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim dan menyatakan dukungan Bank Dunia terhadap inisiatif ini.
Bank Dunia akan terus mendukung Kemendes PDTT melalui program peningkatan kapasitas, proyek percontohan aksi desa tangguh iklim, dan pengembangan modul pelatihan berbasis komunitas desa.
Dukungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam menciptakan sistem monitoring serta evaluasi penggunaan dana desa untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.