UMKM, Yuk Ajukan Pembiayaan Usaha dari Pemerintah!

JAKARTA, bungopos.com - Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional dinilai cukup strategis. Indikator itu tergambarkan dari kontribusi sektor terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai lebih dari 60 persen.

Wajar saja, pelaku di sektor itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, termasuk ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (21/3/2024).

Seperti biasa di setiap kunjungannya ke daerah, Kepala Negara selalu menyempatkan untuk melakukan dialog dengan masyarakat, termasuk di Pasar Sungai Ringin. Di pasar itu, Presiden mendapatkan keluhan soal akses modal Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Merespons keluhan itu, Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung UMKM.

“Sebetulnya kita ini kan punya skema yang macam-macam. Untuk yang sampai Rp500 juta ada yang namanya KUR, bunganya pun hanya enam persen per tahun. Bahkan, pembiayaan KUR mulai Rp25 juta sampai Rp500 juta ke bank pemerintah,” ucap Presiden.

Selain KUR, ada berbagai pilihan lain dalam pembiayaan. Salah satunya adalah program Permodalan Nasional Madani (PNM) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Program tersebut menyediakan pinjaman hingga Rp10 juta yang dirancang untuk usaha mikro dengan sistem yang memudahkan peminjaman.

Program PNM Mekaar merupakan salah satu bagian dari pembiayaan melalui skema ultra mikro (UMi). Pembiayaan itu diberikan dalam bentuk pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada 2015.

Tidak dipungkiri, nasabah PNM Mekaar menyasar nasabah kelas ‘wong cilik’. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa program UMi yang menyediakan pinjaman lebih kecil lagi untuk mendukung usaha yang sangat kecil atau ultra mikro. Presiden Jokowi menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk dapat diakses tanpa agunan, memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dukungan modal.

Namun, Presiden Jokowi mengakui bahwa perlu upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengakses berbagai fasilitas pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut.

“Hanya masyarakat mungkin belum terinformasi dengan baik. Ini sebetulnya bisa ke bank, bisa ke lembaga PNM Mekaar, bisa ke UMi, banyak sekali yang bisa asal usahanya produktif, tanpa agunan. Yang untuk PNM Mekaar dan UMi itu tanpa agunan,” jelasnya.

Harus diakui, persoalan akses pelbagai fasilitas kepada nasabah ultra mikro perlu digalakkan lagi sosialisasinya. Tujuannya, masyarakat terutama masyarakat yang terbawah lebih melek informasi soal akses pembiayaan tersebut.

Seiring bertambahnya populasi penduduk, kebanyakan dari mereka masuk sebagai pelaku skala UMi hingga UMKM. Pemerintah menyadari posisi itu, sehingga pembiayaan ke golongan masyarakat ini tetap diadakan, bahkan porsinya semakin besar.

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan jumlah UMKM di tanah air mencapai 64,2 juta dengan nilai perputarannya Rp8,57 triliun. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu instrumen agar sektor itu tetap menggeliat, bahkan bisa mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam rangka itu, pemerintah telah mematok target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp300 triliun.

Mengutip data Kemenko Perekonomian, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 2023 sebesar Rp297 triliun. Namun, realisasinya hanya tercapai Rp255,8 triliun. Penerima manfaat fasilitas itu mencapai 4,57 juta debitur.

Masih merujuk data di atas, dari segi penggunaan KUR, sebanyak 93% dialokasikan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi, dan 1% untuk kebutuhan lainnya seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan keperluan lainnya.

Berkaitan dengan target, pemerintah menetapkan target KUR 2023 sebesar Rp450 triliun. Target itu kemudian direvisi menjadi Rp297 triliun dengan realisasi Rp255,8 triliun. Artinya, realisasi penyaluran KUR hingga akhir tahun 2023 tetap di bawah target. Hal ini berbeda dengan tahun 2022 yang tercatat pencapaian penyaluran KUR sebesar Rp373 triliun dari target Rp365,5 triliun.

Untuk mengatasi kelesuan penyaluran KUR, pemerintah memperluas cakupan KUR melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317/2023 terkait dengan subsidi bunga atau margin KUR yang ditetapkan pada September 2023.

Kembali ke masalah KUR 2023, KUR telah disalurkan sebesar Rp255,8 triliun kepada 4,57 juta debitur dengan tingkat non-performing loan (NPL) terjaga pada level 2,03 persen, di bawah rata-rata NPL gross nasional sebesar 2,242 persen.

Bila pembiayaan formal bagi UMKM, termasuk melalui program KUR, tersalurkan dengan baik, ekonomi masyarakat pun ikut terdongkrak dan efeknya pada perekonomian nasional pun tumbuh melesat. (***)