APBN 2024, Kementerian PUPR Lagi-lagi Dapat Alokasi Anggaran Nomor Wahid, Ini Jumlahnya

JAKARTA, bungopos.com - Urusan infrastruktur sepertinya masih jadi prioritas tahun 2024. Terbuktu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah masih dapat anggaran jumbo. Di tahun anggaran (TA) 2024, kementerian yang mengurusi infrastruktur ini mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI, alokasi dana sebesar Rp146,98 triliun. Meningkat dibanding pagu pada TA 2023 yang sebesar Rp125,2 triliun.

BACA JUGA: Pantun Budaya Melayu, Ini Dia Pantun Politik Pasangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN)

Anggaran tersebut dialokasikan untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Termasuk pula, untuk penyelesaian proyek strategis nasional (PSN), terutama bendungan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar IKN.

BACA JUGA: Resmi Pj Bupati Merangin, Ini Pesan Gubernur Jambi kepada H Mukti

Mengantungi dana sebesar itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun sigap. Sejumlah rancangan kerja disiapkan. Fokus utamanya adalah pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun. Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada tahun 2024. Sehingga, infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR), serta pelaksanaan direktif presiden, di antaranya, pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023). 

BACA JUGA: Yuk Jum'atan ! Ini Khotbah Fenomenal Pekan Ini

Dari pagu anggaran sebesar Rp146,98 triliun, terbagi untuk kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun. Ini, antara lain, untuk membangun 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektare, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektare, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.

BACA JUGA: Yuk Daftar ! Hari Ini Pendaftaran CPNS dan PPPK KemenkumHAM Dibuka

Sementara itu, untuk kegiatan prioritas di bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 triliun, antara lain, untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan inpres jalan daerah 26,25 km.

Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun, antara lain, pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektare. Serta, PISEW di 738 kecamatan.

BACA JUGA: Relawan Tuli Indonesia Dukung Pasangan Amin, Ini Alasannya

Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di lima kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

BACA JUGA: Bagi Para Calon Pemilih Pemula, Ini Pesan Wakil Gubernur Jambi

Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.

BACA JUGA: Bupati Merangin H Mashuri Pamit, Ini Pidato Perpisahannya

Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen. (arm)