Beban Belanja ASN dan PPPK Lampaui Batas, DPRD Kota Jambi Minta Solusi Tanpa Korbankan Tenaga PPPK

JAMBI, Bungopos.com – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyoroti tingginya beban belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai telah melampaui batas ideal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, beban belanja pegawai di sejumlah daerah, termasuk Kota Jambi, kini telah melewati ambang batas ideal sebesar 30 persen. Kondisi ini berpotensi menekan struktur APBD jika tidak dikelola dengan baik.

Meski demikian, DPRD menilai Pemerintah Kota Jambi masih menunjukkan optimisme dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan tersebut.

“Persoalan ini tidak hanya terjadi di Kota Jambi, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Karena itu, perlu langkah-langkah konkret untuk mengelola pembiayaan agar tetap berjalan dengan baik, apalagi dalam kondisi ekonomi yang harus tetap stabil,” ujar Faried.

Ia menegaskan, diperlukan pembahasan khusus antara legislatif dan eksekutif guna mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan terhadap persoalan tersebut.

Lebih lanjut, DPRD mengingatkan agar dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, pemerintah tidak mengorbankan tenaga PPPK. Hal ini mengingat proses pengangkatan PPPK tidaklah mudah dan banyak di antaranya merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan PPPK. Mereka ini sudah melalui proses panjang dan memiliki kontribusi besar terhadap pelayanan publik,” tegasnya.

DPRD Kota Jambi berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang seimbang, antara menjaga kesehatan fiskal daerah dan tetap melindungi kesejahteraan para pegawai, khususnya PPPK.(*)