Bersumpah di Hadapan Publik: Bupati Dedy Putra Teguh Menolak Uang PETI

Di tengah riuhnya arus informasi media sosial yang kerap berkejaran dengan fakta, nama Bupati Bungo, Dedy Putra, mendadak menjadi bahan perbincangan. Ia dituding terlibat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah yang dipimpinnya. Isu itu menyebar cepat, memantik spekulasi, bahkan menyentuh sisi personal seorang kepala daerah yang selama ini dikenal vokal dalam penertiban tambang ilegal.

Namun di hadapan awak media pada Selasa (31/03/2026), Dedy Putra memilih menjawab tudingan tersebut dengan sikap tegas sekaligus emosional. Ia menyebut kabar yang beredar sebagai berita bohong atau hoaks yang tidak memiliki dasar.

Nada suaranya meninggi ketika mengucapkan sumpah yang jarang terdengar dari seorang pejabat publik.

“Demi Allah, satu sen pun saya tidak akan makan uang PETI. Saya haramkan itu bagi diri saya,” ucapnya dengan penuh penekanan.

Pernyataan itu bukan sekadar bantahan. Bagi Dedy, integritas adalah fondasi utama kepemimpinan. Ia mengaku kecewa dengan tudingan yang menyudutkan dirinya, terlebih ketika pemerintah daerah justru sedang berupaya keras menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi persoalan lingkungan dan sosial di Kabupaten Bungo.

Melawan Tambang Ilegal

Dedy menjelaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, salah satu prioritas yang ia dorong adalah penertiban aktivitas PETI. Tambang ilegal, menurutnya, bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius bagi lingkungan, keselamatan masyarakat, dan masa depan generasi di daerah tersebut.

Untuk itu, pemerintah daerah telah membentuk tim khusus penertiban PETI yang melibatkan unsur Forkopimda. Tim terpadu tersebut bahkan diperbarui melalui surat keputusan terbaru yang menempatkan unsur aparat penegak hukum di garis depan.

Kapolres Bungo, Dandim, dan Kajari dipercaya menjadi bagian penting dalam struktur tim tersebut. Langkah ini diambil agar proses penertiban berjalan objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.

“Saya tegaskan, tidak ada satu orang pun, dengan latar belakang apa pun, yang berdiri di atas hukum. Semuanya harus patuh,” ujar Dedy.

Investigasi Hingga ke Akar

Langkah tegas tidak berhenti pada pembentukan tim. Bupati juga memerintahkan sejumlah perangkat daerah untuk melakukan investigasi internal. Dinas PMD, Satpol PP, PU, hingga para camat diminta turun langsung menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pejabat atau aparatur pemerintah dalam aktivitas tambang ilegal.

Jika ditemukan bukti keterlibatan, Dedy memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi keras.

“Kalau ada pejabat yang terlibat, kita pecat sesuai dengan pakta integritas. Tidak ada kompromi,” tegasnya.

Langkah ini menjadi pesan bahwa perang terhadap PETI bukan sekadar retorika. Pemerintah Kabupaten Bungo ingin memastikan penertiban dilakukan hingga ke akar persoalan, termasuk jika melibatkan aparatur pemerintahan sendiri.

Koordinasi hingga Tingkat Provinsi

Persoalan PETI di wilayah Jambi memang bukan isu kecil. Karena itu, pemerintah daerah juga menggandeng dukungan dari tingkat provinsi hingga aparat keamanan.

Bupati Dedy Putra mengungkapkan bahwa persoalan ini telah dikoordinasikan langsung dengan Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, serta Danrem untuk memperkuat langkah penindakan di lapangan.

Kolaborasi lintas institusi itu diharapkan mampu mempersempit ruang gerak aktivitas tambang ilegal yang selama ini kerap berpindah lokasi dan memanfaatkan celah pengawasan.

Menjaga Ketenangan Publik

Di tengah derasnya arus informasi yang kerap bercampur antara fakta dan rumor, Dedy Putra mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.

Menurutnya, isu-isu yang beredar tanpa verifikasi justru berpotensi memperkeruh suasana dan mengaburkan upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan.

Ia menegaskan bahwa semua laporan masyarakat tetap akan ditindaklanjuti, termasuk jika ada dugaan keterlibatan pihak tertentu seperti kepala desa atau tokoh lokal.

“Kita harus bertindak sesuai aturan. Siapapun yang terlibat, termasuk jika ada laporan mengenai keterlibatan datuk rio atau pihak lainnya, akan kita tindak tegas setelah terbukti melalui investigasi,” ujarnya.

Di tengah badai tudingan, pernyataan sumpah Dedy Putra menjadi penegasan bahwa integritas seorang pemimpin sering kali diuji justru ketika kepercayaan publik dipertanyakan.

Bagi Dedy, menjaga kepercayaan itu bukan hanya soal membantah tuduhan, tetapi juga membuktikan melalui tindakan bahwa hukum tetap berdiri di atas segalanya. (***)