Nilai Tukar Rupiah Melemah, Harga Pangan Berpotensi Naik

YOGYAKARTA, bungopos.com - Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar AS pada pertengahan Maret silam, kembali memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas harga pangan di dalam negeri. Fluktuasi kurs memberi tekanan pada sistem pangan nasional, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, gandum, dan bawang putih. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor bahan pangan dan input produksi berpotensi meningkat sehingga berdampak pada harga di tingkat konsumen. Kondisi ini menunjukkan gejolak ekonomi global dapat langsung bersinggungan dengan ketahanan pangan domestik. Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Dr. Hani Perwitasari, S.P., M.Sc., menilai situasi ini perlu dicermati karena berpotensi memberi tekanan pada sistem pangan nasional.

Dari perspektif agribisnis, fluktuasi nilai tukar memiliki dampak yang bervariasi terhadap harga pangan di pasar domestik. Menurut Hani, besarnya pengaruh sangat bergantung pada jenis komoditas serta kondisi ketersediaan di dalam negeri. Komoditas dengan pasokan yang cukup cenderung lebih stabil meskipun terjadi tekanan kurs. Sebaliknya, keterbatasan pasokan dapat memperbesar potensi kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Untuk fluktuasi nilai tukar ini akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan, bervariasi bisa dari 2 sampai 8 persen tergantung jenis makanannya,” ujarnya, Rabu (25/3).

Kerentanan terhadap pelemahan rupiah juga berbeda antar komoditas pangan. Hani menjelaskan, produk yang sulit disubstitusi dan memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan tertentu cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kurs. Dalam kondisi seperti ini, tekanan biaya dapat lebih cepat diteruskan ke harga jual. Dampak tersebut kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga pangan sehari-hari. “Komoditas yang paling rentan seperti daging, kemudian telur, susu yang memang sulit untuk disubstitusi, maka dia akan lebih rentan terhadap dampak dari pelemahan rupiah ini,” jelasnya.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur pangan nasional yang masih bergantung pada impor. Ia menuturkan, ketika produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, impor menjadi pilihan untuk menjaga pasokan. Namun, ketergantungan ini membuat sistem pangan lebih rentan terhadap gejolak eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar. Semakin besar porsi impor, semakin tinggi pula risiko tekanan terhadap harga domestik.

“Semakin tinggi impornya, maka ini akan sangat rentan terhadap gejolak kurs yang ada,” kata Hani.

Selain memengaruhi harga pangan secara langsung, pelemahan rupiah juga berdampak pada biaya produksi di sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, sejumlah input produksi masih terkait dengan pasar global sehingga sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Kenaikan biaya input pada akhirnya akan meningkatkan total biaya produksi yang harus ditanggung pelaku usaha. Kondisi ini berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat produsen hingga konsumen.

“Nilai tukar akan mempengaruhi biaya produksi, terutama ketika barang-barang produksi ini merupakan barang tradable, sehingga harganya akan naik dan total biayanya meningkat,” ungkapnya.

Dalam jangka pendek, langkah pengendalian harga menjadi penting untuk meredam dampak pelemahan rupiah. Hani mengatakan pemerintah perlu memastikan ketersediaan data yang akurat terkait produksi dan kebutuhan pangan nasional. Monitoring yang baik akan membantu dalam menentukan kebijakan yang tepat, termasuk keputusan impor ketika pasokan kurang. Di sisi lain, stabilisasi harga perlu dijaga agar tidak merugikan produsen maupun konsumen.

“Kalau kurang ya perlu impor, kalau tidak kurang ya tidak perlu impor, sehingga kebijakan bisa diambil dengan lebih tepat,” tuturnya.

Upaya jangka pendek tersebut perlu diiringi strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi pangan domestik. Hani menambahkan dukungan terhadap petani menjadi kunci agar kapasitas produksi dapat meningkat secara berkelanjutan. Akses terhadap pembiayaan, subsidi input seperti pupuk dan benih, serta perlindungan melalui asuransi pertanian perlu diperkuat. Stabilitas harga di tingkat petani juga penting agar kegiatan produksi tetap menarik secara ekonomi.

“Peran seluruh pihak termasuk konsumen juga penting, karena memilih produk dalam negeri akan mendorong penguatan produksi pangan nasional,” pungkasnya. (***)