Muktamar PPP ke X Diwarnai Kericuhan, Mardiono Klaim Terpilih Aklamasi

JAKARTA, bungopos.com - Suasana Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), mendadak berubah tegang. Agenda yang seharusnya menjadi ruang musyawarah dan pesta demokrasi internal partai Islam itu justru diwarnai keributan antar-kader. Puluhan peserta terlibat perkelahian, hingga beberapa orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan luka di kepala dan wajah.

Di tengah situasi yang memanas, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan panitia steering committee bersama organizing committee (OC) mengambil langkah cepat: mempercepat agenda pemilihan ketua umum. Keputusan itu diambil dengan merujuk pada Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, yang memungkinkan percepatan jika terjadi kondisi darurat.

“Ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam situasi yang sangat darurat,” ujar Mardiono dalam konferensi pers usai dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

Kericuhan Pecah di Hari Pertama

Sejak awal, Mardiono mengaku sudah mengendus adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membuat kegaduhan dalam forum muktamar. Benar saja, di hari pertama, suasana rapat yang semula berjalan tertib berubah panas setelah sebagian peserta meninggalkan ruang pertemuan. Perdebatan berlanjut hingga ke luar ruangan, memicu bentrokan fisik yang tak terhindarkan.

“Saya menyayangkan terjadinya keributan yang menimbulkan korban. Ada kader kami yang mengalami cedera di kepala, bibir, dan bagian tubuh lainnya. Saat ini mereka sedang dirawat di rumah sakit,” kata Mardiono dengan nada prihatin.

Keributan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan panitia untuk mempercepat proses pemilihan ketua umum yang semula dijadwalkan berlangsung pada 29 September.

Dukungan Mayoritas

Meski berlangsung di luar jadwal, pemilihan tersebut diklaim tetap konstitusional. Mardiono menegaskan, dirinya mendapat dukungan suara mayoritas dari peserta muktamar.

“Di belakang saya ada para ketua DPW, kita ada 28 DPW, berikut para ketua cabang dan sekretaris cabang, termasuk para muktamirin sebagai pemegang hak kedaulatan. Itu hampir 80 persen menyetujui percepatan pemilihan ini,” jelasnya.

Dukungan mayoritas itu membuat Mardiono sah terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Ia menyebut langkah percepatan ini bukan semata-mata keputusan sepihak, melainkan upaya kolektif untuk mencegah keributan yang lebih besar.

Antara Demokrasi dan Soliditas

Pemilihan Mardiono di tengah kericuhan menegaskan betapa rapuhnya dinamika politik internal PPP. Namun, di sisi lain, langkah percepatan juga menunjukkan adanya keinginan kuat dari sebagian besar kader untuk menyelamatkan jalannya muktamar.

Kini, tugas besar menanti Mardiono: memulihkan soliditas partai, merangkul semua pihak, dan memastikan konflik internal tidak lagi membayangi perjalanan PPP. Sebab, bagi sebuah partai politik, perebutan kursi kepemimpinan hanyalah pintu awal—sedangkan tantangan sesungguhnya adalah menjaga kepercayaan publik. (***)