80 Tahun Merdeka, Pemerataan Pendidikan Masih Jadi PR

JAKARTA, bungopos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa di usia ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia perlu melakukan pembaruan menyeluruh pada sistem pendidikan.  Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya mencerdaskan, tetapi juga harus memerdekakan anak bangsa dalam mengakses dan menikmati kesempatan belajar.

"Pendidikan hari ini adalah penentu nasib bangsa dalam menapaki abad kedua kemerdekaan Indonesia Emas 2045,” ujarnya saat dihubungi NU Online. Lalu menyebut, meski akses pendidikan dasar sudah tinggi, ketimpangan kualitas dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi persoalan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk SD (usia 7–12 tahun) mencapai lebih dari 99 persen. Namun, APS mulai menurun di jenjang SMP (13–15 tahun) dan berkurang signifikan pada jenjang SMA (16–18 tahun), hanya berkisar 70–85 persen secara nasional.

Penurunan tajam terjadi pada kelompok usia pendidikan tinggi (19–23 tahun) yang hanya mencapai 30–40 persen. Secara rata-rata, lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas hanya 9,22 tahun atau setara tamat SMP. Beberapa daerah tertinggal bahkan mencatat angka jauh di bawah rata-rata nasional. Di Papua Pegunungan, misalnya, rata-rata lama sekolah hanya 5,10 tahun, sedangkan DKI Jakarta memimpin dengan harapan lama sekolah sekitar 11,49 tahun. Untuk menjawab tantangan tersebut, Lalu mengusulkan reformasi pendidikan yang melibatkan seluruh sektor dan memprioritaskan empat hal. Pertama, meningkatkan keberlanjutan pendidikan hingga SMA dan perguruan tinggi melalui beasiswa, pengurangan biaya, serta perluasan akses fisik maupun digital. Kedua, meningkatkan kualitas kurikulum dan tenaga pendidik agar relevan dengan kebutuhan abad ke-21, mencakup literasi digital, pendidikan karakter, berpikir kritis, dan kemampuan kolaborasi. Ketiga, mengurangi disparitas antarwilayah dengan alokasi anggaran yang sensitif terhadap kondisi geografis dan memperkuat infrastruktur di daerah terpencil. Keempat, melibatkan komunitas lokal termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah dan termotivasi. Legislator asal NTB itu menekankan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang memerdekakan, bukan sekadar menamatkan buku teks. Pendidikan, katanya, harus menjadi batu loncatan yang membebaskan pikiran dan membuka peluang masa depan.

"Jika kita gagal mengentaskan ketimpangan dan menyiapkan generasi yang benar-benar merdeka berpikir, maka bekal menuju Indonesia Emas hanyalah retorika tanpa pijakan nyata. Mari jadikan pendidikan fondasi sejati bagi masa depan bangsa," tegasnya. (***)