Ini Nasib Pengungsi Myanmar dan Palestina di Indonesia

YOGYAKARTA, bungopos.com - Pengungsi Myanmar banyak mengalami migrasi paksa dan belum mendapat perlindungan maksimal. Hal ini disampaikan oleh Prof Dr Tri Nuke Pudjiastuti MA, saat pembukaan IASFMmenanggapi permasalahan isu mengenai migrasi paksa yang banyak terjadi di negara seperti di Myanmar, Palestina, dan Indonesia.

“Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ancaman bencana alam yang lumayan besar. Maka dari itu tidak dipungkiri bahwa migrasi paksa harus dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat,” kata Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A., saat menyampaikan pidato kuci dalam pembukaan IASFM di Grha Sabha Pramana.

Menurut Nuke, migrasi paksa memang memiliki sejarah panjang di Asia Tenggara. Ia menyebutkan terdapat tiga periode sejarah mengenai migrasi paksa di Asia Tenggara. Namun migrasi paksa semakin parah sejak adanya krisis laut Andaman. Hingga saat ini setiap kontinen pun cenderung menerapkan peraturan yang defensif dan tidak kooperatif demi menjaga kepentingan masing-masing. “Migrasi paksa terjadi karena tidak adanya perlindungan yang legal dan layak dalam pemenuhan atas dasar kemanusiaan,” ungkapnya.

Dr. Kwaku Arhin-Sam, akademisi dan peneliti dari Friedrich Schiller University Jena, Jerman, mengatakan dirinya saat ini tengah melakukan riset soal migrasi internasional menemukan banyak negara dengan kebijakan politik yang berorientasi menjadi negara anti imigran. “Orang-orang yang dipaksa pergi dan pindah dari asal mereka,” ujarnya.

Dosen dari Departemen Antropologi, Dr. Realisa Darathea Masardi, menegaskan konferensi internasional ini diharapkan mampu memperkuat kekuatan akademik dalam menanggapi isu migrasi paksa. “Universitas Gadjah Mada sebagai universitas yang leading dalam bidang research, sudah saatnya para akademisi untuk berkolaborasi dengan aktivis dan organisasi yang berhubungan dengan isu migrasi paksa ini,” katanya.

Menurutnya, hasil dari konferensi ini tidak hanya berdampak untuk keperluan akademik, namun juga harus mampu memberikan awareness kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya, tujuan akhir dari kegiatan ini yaitu mampu memberikan pemahaman yang lebih luas sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah yang masih belum inklusif dengan adanya pengungsi yang ada di Indonesia. “Saya kira konferensi ini untuk mendukung suara-suara yang tidak didengarkan agar sampai kepada pemerintah,” harapnya. (***)