Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bungo, Afrizal, S.Sos.,

179 ASN Bungo Siap-siap Pensiun, Pemda Usulkan Formasi ke Pusat

BUNGO, BungoPos.com — Gelombang pensiun aparatur sipil negara (ASN) kembali mewarnai birokrasi di Kabupaten Bungo tahun ini.

Sebanyak 179 pegawai tercatat memasuki masa purna bakti, yang didominasi oleh tenaga pendidik tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah lebih dari 60 orang.

Angka tersebut bahkan berpotensi bertambah menyusul tingginya usulan pensiun dini dari para pegawai. 

Berdasarkan data instansi terkait, terdapat sekitar 184 orang yang akan pensiun pada tahun 2026 ini.

Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bungo, Afrizal, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa fenomena pensiun atas permintaan sendiri (APS) tahun ini mayoritas didorong oleh faktor kejenuhan kerja serta keinginan untuk fokus mengurus keluarga.

"Mungkin sudah jenuh dengan pekerjaan, dan juga mengurus keluarga," ujar Afrizal saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Antisipasi Formasi dan Tantangan Pengisian Kekosongan

Terkait upaya menutupi kekosongan formasi akibat banyaknya pegawai yang pensiun, Afrizal menjelaskan bahwa pihak daerah secara rutin selalu mengusulkan kebutuhan formasi kepada pemerintah pusat pada awal tahun, tepatnya pada triwulan pertama.

Namun, kepastian pelaksanaan pengadaan pegawai sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing daerah.

Meski demikian, pemda dihadapkan pada regulasi ketat dalam mengatasi krisis tenaga kerja, khususnya sektor pendidikan. 

Pemerintah pusat saat ini melarang instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai di luar jalur resmi yang telah ditetapkan.

"Kita tidak bisa memastikan karena pemerintah melarang mengangkat pegawai selain PNS, PPPK paruh waktu, dan PPPK penuh waktu," tegas Afrizal.

Dalam pengajuan usulan formasi untuk tahun 2026 ini, pihak BKPSDM tidak membatasi pada satu jalur khusus, melainkan mengajukan kebutuhan secara menyeluruh yang dapat diisi melalui jalur CPNS, PPPK, maupun PPPK paruh waktu, menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi nasional yang berlaku.

Menanti Regulasi Transisi PPPK Paruh Waktu

Di sisi lain, peralihan status bagi pegawai honorer atau tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu maupun penuh waktu masih menyisakan tanda tanya di tingkat daerah. 

Afrizal menyebutkan bahwa hingga saat ini petunjuk teknis terkait mekanisme peralihan tersebut belum diterima oleh instansi daerah.

Pemerintah daerah masih menunggu aturan turunan resmi yang mengatur apakah pengangkatan atau peralihan tersebut akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan masa pengabdian (senioritas), atau melalui mekanisme lainnya.

"Mungkin nanti bertahap atau senioritas, sampai sekarang belum dapat informasi, pastikan atau tidak masih wacana pemerintah," pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Bungo berharap regulasi turunan dari pusat—baik dalam bentuk Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Per BKN) maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB)—dapat segera diterbitkan. 

Kejelasan regulasi ini sangat dinantikan guna memastikan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, tidak terganggu di tengah gelombang pensiun massal tahun ini.(*) 

Penulis: Linnaliska
Editor: Linnaliska