Maulana Sebut Rp200 Miliar Bisa Dialihkan untuk Pembangunan, Jalan Kota Jambi Ditargetkan Mulus

JAMBI, BungoPos.com – Wali Kota Jambi Maulana berharap beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dialihkan ke pemerintah pusat. Jika terealisasi, anggaran sekitar Rp200 miliar yang selama ini menjadi beban APBD Kota Jambi berpotensi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Hal tersebut disampaikan Maulana saat diwawancarai usai Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027.

Maulana menjelaskan, Pemerintah Kota Jambi masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pembiayaan gaji PPPK, khususnya tenaga pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

“Bayangkan kalau perpresnya nanti keluar bahwa tenaga guru dan kesehatan dibiayai oleh pusat gajinya, maka dana pembangunan kita bisa optimal untuk infrastruktur, sangat cepat untuk membangun Kota Jambi,” ujar Maulana.

Ia menyebut, Kota Jambi memiliki lebih dari 3.400 PPPK yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. Selama mekanisme pengalihan pembiayaan belum ditetapkan, anggaran gaji tersebut masih diperhitungkan dalam rancangan APBD Kota Jambi.

Maulana mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu kejelasan apakah pembiayaan akan disalurkan melalui dana transfer khusus atau dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat.

“Prinsipnya kalau itu dikurangi saja atau bebannya diambil alih oleh pusat, ya Kota Jambi insyaallah dalam 2 tahun jalan harus mulus semua,” katanya.

Menurut Maulana, pengalihan beban pembiayaan tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar pada pembangunan fisik, termasuk perbaikan infrastruktur jalan.

Di sisi lain, Maulana menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 masih mempertimbangkan proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat. Dalam rapat paripurna, ia menyampaikan bahwa target pendapatan daerah mengalami proyeksi penurunan sebesar 8,01 persen karena alokasi definitif transfer pusat untuk 2027 masih menunggu ketetapan pemerintah.

Meski demikian, Pemkot Jambi tetap berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Maulana menyebut target pendapatan dari sektor tersebut tetap ditingkatkan, seiring capaian penerimaan dalam dua tahun terakhir.

“Dari pendapatan sendiri, target-target tetap naik, karena alhamdulillah tahun-tahun, dua tahun terakhir ini target selalu tercapai,” ungkapnya.

Maulana menegaskan, berbagai masukan fraksi DPRD Kota Jambi akan menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah, terutama terkait pendapatan dan transfer, pembangunan infrastruktur, serta program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Kota Jambi, lanjutnya, juga akan melanjutkan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran disesuaikan dengan regulasi yang berlaku serta kebutuhan pembangunan daerah. (*)