WALHI Jambi Surati Gakkum LH Buntut Laporan Terkait JBC di Polda Tak Ada Progres

JAMBI, bungopos.com - WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jambi menyorot laporannya di Polda Jambi yang tidak ada progres hingga hari ini.

WALHI melaporkan pusat bisnis Jambi Trade Center (JBC) tanggal 27 Mei 2025 dan kini telah akhir Mei 2026 laporan tersebut masih belum ada progres.

Atas kejadian ini, tanggal 22 Mei 2026 WALHI Jambi akhirnya mengambil langkah, secara resmi mengajukan surat keberatan permohonan penegakan hukum lingkungan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) atas dugaan ketidakpatuhan pembangunan JBC terhadap perizinan yang dimiliki.

Gakkum LH adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Lembaga ini berwenang mengawasi, menangani pengaduan, dan menindak tegas berbagai tindak pidana serta pelanggaran administratif atau perdata di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Dalam akun sosial media resminya, WALHI menulis bahwa pihaknya mendesak pemerintah dan aparat hukum untuk segera menuntaskan pemeriksaan dan menindak setiap pelanggaran yang ditemukan serta pemilihan lingkungan dan perlindungan hak hak masyarakat terdampak. 

Sebelumnya Ketua WALHI Jambi Oscar Anugerah mengatakan, pembangunan Jambi Trade Center diduga kuat mengubah alur sungai dan menutup wilayah resapan air yang penting untuk kestabilan ekologis Kota Jambi.

Akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan dampak serius salah satunya adalah banjir saat hujan dalam curah yang banyak dan panjang.

WALHI Jambi juga menyatakan bahwa pembangunan tanpa memperhatikan aturan lingkungan dan tata ruang merupakan bentuk kelalaian yang berdampak serius bagi masyarakat.

Oscar juga menegaskan bahwa WALHI tidak menolak pembangunan, namun pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

“Kami meminta dan mendesak Kapolda Jambi melalui Direktorat Kriminal Khusus untuk segera memeriksa pihak pengembang serta pihak pemerintah yang memberikan izin atas pembangunan tersebut dan kami tidak akan berdamai bagi siapa saja yang merusak alam dan lingkungan yang berpotensi terhadap kerusakan Ekologi,” tegas Oscar Anugrah

Manajemen JBC Bantah Tudingan WALHI

Sementara itu, Direktur JBC, Mario Liberty Siregar, beberapa waktu lalu kepada media mengatakan tudingan JBC sebagai penyebab banjir sangat tidak mendasar. 

Secara topografi, kawasan JBC memang menjadi muara alami dari berbagai aliran air yang datang dari Tugu Juang, Mayang, hingga STM. Sehingga wajar jika limpasan air berpusat di area tersebut.

“Air datang dari mana-mana dan bermuara di wilayah JBC. Tapi kenapa hanya kami yang disalahkan? Padahal kami sudah bangun kolam retensi sesuai regulasi,” tegasnya.

Katanya JBC justru menjadi satu-satunya kawasan komersial yang sudah menyediakan kolam retensi sejak awal pembangunan. Kolam tersebut memiliki kapasitas 2,5 meter kedalaman dengan luasan total 1.474 m² dari total areal 3.567 m² – melebihi kewajiban tata ruang kawasan sejenis.

Kini, kolam retensi tersebut akan ditingkatkan lagi kualitasnya melalui sistem Channel Storage atau Long Storage, dilengkapi penyaring sampah dan pintu air kontrol, agar pengelolaan aliran lebih efisien dan terpisah dari drainase milik Pemkot.

“Desain baru ini kami siapkan bukan karena kami salah, tapi karena kami peduli dan ingin membantu. Ini kolaborasi swasta dan pemerintah yang sehat,” tambah Mario.

.

Banjir di JBC terjadi bukan karena ketidakpatuhan pengembang, tetapi akibat buruknya sistem drainase kawasan hulu yang belum terintegrasi. Dalam banyak kasus, JBC justru jadi titik terendah yang menampung limpahan dari kawasan sekitarnya yang belum memiliki fasilitas penahan air memadai.

Di tengah situasi itu, JBC tetap berkomitmen menjaga kawasan tetap representatif dan terus bersinergi dengan pemerintah.

“Kalau dilihat dari kontribusi, JBC termasuk kawasan yang paling cepat merespons dan siap bekerjasama. Kami bukan bagian dari masalah, kami bagian dari solusi,” pungkas Mario.

Dengan langkah konkret memperbaiki desain kolam retensi, JBC kembali membuktikan bahwa dunia usaha mampu mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan – bahkan di tengah tudingan yang tidak sepenuhnya berdasar.(*)