ILUSTRASI : Orang miskin jangan dibebani pajak

Tak Semua Rakyat Layak Dibebani Pajak, Ini Penjelasan Fiqihnya

Posted on 2026-11-21 23:47:19 dibaca 357 kali

JAKARTA, bungopos.com – Pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.341,5 triliun. Namun, di tengah upaya mengoptimalkan penerimaan negara, muncul pertanyaan mendasar: apakah seluruh lapisan masyarakat benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung beban pajak?

Perdebatan ini mengemuka setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai target penerimaan negara. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp544,7 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Ajakan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dirasakan masyarakat, dorongan untuk meningkatkan kepatuhan pajak memunculkan respons kritis. Persoalan pengangguran, terbatasnya lapangan kerja, dan meningkatnya tekanan biaya hidup membuat sebagian masyarakat mempertanyakan kemampuan mereka memenuhi kewajiban perpajakan.

Ungkapan seperti, "Jangankan membayar pajak, membayar tagihan listrik saja sulit," menjadi gambaran keresahan tersebut. Ada pula sindiran tentang kehilangan pekerjaan hingga kendaraan satu-satunya terpaksa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Respons semacam itu tidak semestinya dipandang hanya sebagai keluhan atau kritik terhadap pemerintah. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih mendasar mengenai daya beli, ketimpangan ekonomi, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

Di tengah perdebatan tersebut, Syifaul Qulub Amin, alumnus Pondok Pesantren Nurul Cholil, perumus LBM Nurul Cholil, sekaligus pengajar Pondok Pesantren Putri Al-Masyhuriyah Kebonan, Bangkalan, mengangkat persoalan penting mengenai batas kemampuan seseorang dalam menanggung pungutan wajib negara.

Dalam pandangan fikih yang diuraikannya melalui sebuah opini keislaman, tidak setiap orang secara otomatis layak dibebani pungutan di luar zakat. Kemampuan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting, terutama ketika kebutuhan dasar diri sendiri dan keluarga belum terpenuhi.

Zakat dan Pajak: Dua Instrumen dengan Dasar Berbeda

Syifaul menjelaskan bahwa dalam perspektif fikih, zakat merupakan kewajiban harta yang memiliki ketentuan tersendiri dalam syariat. Sementara itu, pajak merupakan pungutan yang diberlakukan negara berdasarkan pertimbangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemaslahatan masyarakat.

Ia mengutip pandangan ulama Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyah wal-Qadha yang menyebutkan:

وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْلِمِ حَقٌّ مَفْرُوضٌ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya:

"Termasuk ketetapan dalam Islam adalah bahwa di dalam harta seorang Muslim tidak terdapat hak wajib selain zakat."

Pandangan tersebut tercantum dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah wal-Qadha, karya Abdul Wahab Khalaf, terbitan Darul Qalam, Beirut, 1988, halaman 122.

Meski demikian, persoalan pungutan negara tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya kewajiban pajak dalam syariat. Perkembangan kebutuhan negara, pembiayaan pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat melahirkan diskusi fikih mengenai kemungkinan diberlakukannya pungutan tambahan di luar zakat.

Dalam pembahasan tersebut dikenal sejumlah istilah, antara lain al-muksu, adh-dharibah, dan al-huquq al-wajibat.

Syifaul juga merujuk hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2012 yang memberikan ruang pemberlakuan pajak dengan persyaratan tertentu.

Dalam keputusan tersebut disebutkan:

"Pada dasarnya, tidak ada kewajiban pembayaran pajak dalam syariat Islam. Namun, pembayaran pajak boleh diberlakukan bagi rakyat yang mampu demi kemaslahatan umum, apabila sumber-sumber dana nonpajak yang telah dikelola dengan benar tidak mencukupi untuk kebutuhan negara."

Pandangan ini menempatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kepentingan umum sebagai pertimbangan dalam pemberlakuan pungutan negara.

Kitab Klasik Memberikan Batasan Orang Kaya

Persoalan berikutnya adalah siapa yang dapat dikategorikan sebagai orang kaya atau mampu?

Syifaul merujuk kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan kaya apabila memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya tercukupi selama satu tahun.

Kitab tersebut menyebutkan:

مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ شَرْعًا عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَحَدُّهُ مَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ لَهُ وَلِمَمْلُوكِهِ

Artinya:

"Termasuk hak-hak yang wajib secara syariat atas setiap orang kaya, dengan batasan orang yang memiliki kelebihan harta dari kecukupan kebutuhan selama satu tahun bagi dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya."

Penjelasan tersebut tidak hanya berbicara tentang kepemilikan uang atau penghasilan. Kecukupan hidup juga mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan tubuh, hingga kebutuhan orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya.

Dalam konteks tanggung jawab sosial, kitab tersebut juga menjelaskan kewajiban membantu orang kelaparan, menutupi kebutuhan pakaian orang yang tidak mampu, dan membebaskan tawanan Muslim apabila sumber pembiayaan lain tidak mencukupi.

Rujukan ini terdapat dalam Bughyatul Mustarsyidin, terbitan Darul Minhaj, Beirut, 2018, halaman 271.

Pandangan serupa ditemukan dalam karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra. Ia menjelaskan konsep orang yang memiliki kemampuan ekonomi atau ahlul qudrah sebagai mereka yang mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhan hidup selama satu tahun terpenuhi.

Ia menulis:

أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْقُدْرَةِ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ سَنَةً

Artinya:

"Sesungguhnya yang dimaksud dengan orang-orang yang mampu adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah tercukupinya kebutuhan hidup selama satu tahun."

Ibnu Hajar al-Haitami kemudian memperjelas bahwa kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan seseorang dan keluarganya.

Dengan demikian, ukuran kemampuan ekonomi dalam perspektif yang dikemukakan para ulama tersebut tidak cukup dilihat dari besarnya penghasilan bulanan. Kebutuhan hidup dan tanggungan keluarga juga harus diperhitungkan.

Al-Qur'an Mengajarkan Prinsip Mengeluarkan Kelebihan Harta

Prinsip kepedulian terhadap kondisi ekonomi dan kemampuan seseorang juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, 'Kelebihan (dari apa yang diperlukan).'" (QS. Al-Baqarah: 219).

Ayat tersebut memberikan landasan etis mengenai pengeluaran harta dengan mempertimbangkan kelebihan dari kebutuhan. Dalam penjelasan para mufasir, konsep al-'afw berkaitan dengan harta yang tersisa setelah kebutuhan terpenuhi.

Ayat ini bukan ketentuan langsung mengenai tarif atau kewajiban pajak. Namun, prinsipnya dapat menjadi bahan refleksi dalam membangun kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kepentingan sosial.

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7).

Pesan tersebut menegaskan pentingnya keadilan distribusi kekayaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pembangunan negara tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.

Simulasi Rp60 Juta untuk Mengukur Kemampuan Ekonomi

Untuk menjelaskan konsep kemampuan ekonomi tersebut, Syifaul memberikan ilustrasi sederhana.

Apabila sebuah keluarga membutuhkan biaya hidup Rp5 juta setiap bulan, kebutuhan selama satu tahun mencapai Rp60 juta. Dalam pendekatan fikih yang ia uraikan, kelebihan harta baru dapat diperhitungkan setelah kebutuhan tahunan diri sendiri dan keluarga terpenuhi.

Angka Rp60 juta tersebut bukan batas resmi penghasilan bebas pajak ataupun ketentuan perpajakan Indonesia. Nilai itu semata-mata ilustrasi untuk menjelaskan konsep kecukupan kebutuhan hidup selama satu tahun.

Sebab, kebutuhan keluarga di setiap daerah berbeda. Jumlah tanggungan, biaya pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kondisi ekonomi rumah tangga turut menentukan kemampuan seseorang.

Karena itu, penghasilan bulanan yang terlihat besar belum tentu mencerminkan kekayaan bersih seseorang. Sebaliknya, seseorang yang memiliki penghasilan tetap belum tentu mempunyai kelebihan harta setelah seluruh kebutuhan keluarganya dipenuhi.

Pandangan fikih yang disampaikan Syifaul memberikan perspektif bahwa kemampuan ekonomi tidak seharusnya diukur secara sederhana hanya berdasarkan angka pendapatan.

Penerimaan Negara dan Keadilan Sosial

Perdebatan mengenai pajak pada akhirnya membawa pemerintah pada dua kepentingan yang harus berjalan beriringan: menjaga keberlanjutan penerimaan negara dan melindungi kemampuan ekonomi masyarakat.

Pajak memang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun, kepatuhan masyarakat akan lebih mudah tumbuh apabila kebijakan perpajakan disertai keadilan, transparansi, dan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

Pandangan fikih yang diuraikan Syifaul juga perlu ditempatkan secara proporsional. Kriteria kelebihan harta selama satu tahun dalam kitab-kitab klasik merupakan pembahasan mengenai kewajiban sosial dalam konteks fikih, bukan secara otomatis menjadi ambang batas pengenaan pajak menurut hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, ketentuan pajak di Indonesia tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, khazanah fikih memberikan perspektif moral dan sosial mengenai kemampuan, tanggung jawab, serta keadilan dalam pembebanan kewajiban kepada masyarakat.

Di tengah upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya seberapa besar uang yang dapat dikumpulkan negara, melainkan juga bagaimana memastikan kebijakan tersebut tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup.

Sebab, negara yang kuat bukan semata-mata negara yang berhasil mencapai target penerimaan, melainkan negara yang mampu membangun sistem ekonomi berkeadilan, melindungi kelompok rentan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. (***)

Editor: Arya Abisatya
Sumber: NU Online
Copyright 2023 Bungopos.com

Alamat: Graha Pena Jambi Ekspres,
Jl. Kapt. Pattimura No. 35 KM. 08
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi

Telpon: -

E-Mail: bungoposonline@gmail.com