DILARANG : Memungut pajak kepada rakyat miskin
JAKARTA, bungopos.com – Kebijakan perpajakan Indonesia kembali menjadi sorotan. Di tengah target penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun dalam APBN 2026, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas kewajiban rakyat membayar pajak dan tanggung jawab negara dalam mengelola uang publik secara adil.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kebijakan fiskal, tetapi juga menyentuh dimensi hukum Islam, terutama mengenai keadilan dalam pemungutan pajak, perlindungan masyarakat miskin, serta penggunaan dana untuk kepentingan umum.
Bushiri, pengajar di Zawiyah Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, menilai bahwa persoalan pajak perlu dilihat secara lebih komprehensif. Menurutnya, Islam tidak secara mendasar menetapkan pajak sebagai kewajiban individual sebagaimana zakat. Namun, pemerintah memiliki ruang untuk memberlakukan pungutan pajak kepada masyarakat yang mampu apabila sumber penerimaan negara lainnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik.
Pandangan tersebut, menurut Bushiri, sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Melalui forum Bahtsul Masail Waqi'iyyah, NU menyatakan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan terhadap rakyat yang mampu demi kemaslahatan umum, sepanjang sumber-sumber pendapatan negara di luar pajak telah dikelola dengan benar tetapi belum mencukupi kebutuhan negara.
Dalam keputusan yang sama, NU juga memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat miskin. Pengenaan pajak kepada kelompok yang tidak mampu dinilai tidak dibenarkan, sementara pungutan yang berlebihan dan memberatkan rakyat harus dikurangi, baik dari sisi jenis maupun besarannya.
Bushiri menjelaskan, landasan pemikiran tersebut dapat ditemukan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Abdul Rahman ibn Muhammad Ba'Alawi. Kitab tersebut menerangkan adanya kewajiban sosial bagi orang kaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti memberi makan orang kelaparan, melindungi orang yang tidak memiliki pakaian layak, hingga membebaskan tawanan Muslim apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi melalui instrumen keuangan sosial dan kas negara.
Dengan demikian, menurutnya, kemampuan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan beban tanggung jawab seseorang terhadap kepentingan masyarakat.
Namun, pembahasan mengenai pajak dalam perspektif Islam tidak berhenti pada keputusan Munas NU 2012. Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2025 di Jakarta, persoalan ini kembali dibahas melalui forum Bahtsul Masail Maudhuiyyah.
Kali ini, NU menegaskan kewajiban umat Islam sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk kewajiban membayar pajak.
Keputusan tersebut merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam menaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemegang otoritas pemerintahan.
NU juga menegaskan bahwa dugaan penggelapan maupun penyelewengan dana pajak tidak serta-merta menggugurkan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelewengan merupakan persoalan hukum tersendiri yang harus diberantas, sementara pelakunya wajib dimintai pertanggungjawaban.
Bagi Bushiri, ketentuan tersebut memperlihatkan dua tanggung jawab yang berjalan beriringan. Masyarakat berkewajiban mematuhi aturan perpajakan yang sah, sedangkan pemerintah wajib memastikan seluruh proses pemungutan dan penggunaan dana pajak berlangsung secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa besarnya penerimaan pajak harus sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah tidak boleh menjadikan pajak sebagai instrumen yang membebani kelompok ekonomi lemah, sementara pengelolaan anggarannya justru membuka ruang pemborosan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Prinsip tersebut, lanjutnya, sejalan dengan pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab yang menekankan bahwa harta untuk kepentingan umum hanya boleh digunakan bagi kepentingan yang benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau membantu mereka yang membutuhkan.
Dalam konteks APBN 2026, persoalan ini menjadi semakin relevan. Dari proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau sekitar 74,9 persen. Artinya, keberlangsungan pembiayaan negara sangat bergantung pada kontribusi perpajakan masyarakat.
Besarnya ketergantungan tersebut, menurut perspektif yang disampaikan Bushiri, harus diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola fiskal. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui kepatuhan wajib pajak, tetapi juga melalui kepastian bahwa uang yang dikumpulkan negara benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Pada akhirnya, persoalan pajak dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Masyarakat wajib menaati ketentuan perpajakan yang sah, tetapi negara juga tidak boleh mengabaikan tanggung jawab moral dan hukumnya dalam melindungi rakyat, khususnya kelompok yang paling rentan.
Pajak bukan sekadar persoalan seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan negara, melainkan juga tentang bagaimana uang tersebut dikelola, siapa yang menanggung bebannya, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (***)
Alamat: Graha Pena Jambi Ekspres,
Jl. Kapt. Pattimura No. 35 KM. 08
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
E-Mail: bungoposonline@gmail.com