Pemprov Jambi Perkuat Mitigasi Karhutla di Lahan Gambut, BPGMN Dorong Solusi Permanen dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pemprov Jambi Perkuat Mitigasi Karhutla di Lahan Gambut, BPGMN Dorong Solusi Permanen dan Kolaborasi Lintas Sektor

Posted on 2026-11-18 23:58:23 dibaca 268 kali

JAMBI, BungoPos.com – Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penerapan solusi permanen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebakaran tidak kembali terjadi serta menjaga keberlanjutan ekosistem gambut di Provinsi Jambi.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Solusi Permanen Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Lahan Gambut di Provinsi Jambi Tahun 2026, yang berlangsung di Auditorium Paduko Berhalo, Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (18/11/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Mayjen TNI Sriyanto, unsur TNI-Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pimpinan perusahaan, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Sekda Sudirman menyampaikan bahwa Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., sedianya dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut. Namun, karena adanya agenda mendadak yang harus dihadiri di Serang, Banten, terkait deklarasi dan pengukuhan Satlinmas, untuk itu Gubernur Jambi menugaskan dirinya untuk mewakili.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sudirman mengapresiasi seluruh unsur yang telah bekerja sama dalam penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Menurutnya, berkat sinergi pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh anggota satuan tugas, kondisi karhutla di Jambi saat ini telah terkendali.

“Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan dan informasi yang kami terima, termasuk dari Taman Nasional Berbak Sembilang, saat ini sudah tidak ditemukan titik api dan kondisi asap juga sudah tidak ada. Artinya, kondisi Provinsi Jambi dapat kita nyatakan aman dari titik api maupun kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sudirman.

Ia menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla tidak terlepas dari kerja bersama seluruh pihak. Namun demikian, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan memperkuat langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sekda Sudirman juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut, masih menghadapi tantangan tersendiri. Menurutnya, Pemadaman tidak cukup hanya dilakukan pada permukaan lahan, karena api dapat merambat dan bertahan di bawah lapisan gambut.

“Karena itu, kita tidak boleh hanya fokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan secara permanen melalui pengelolaan tata air, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dan perusahaan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam paparan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang disampaikan Kolonel Inf. Ibnu Suharmanto selaku Kasi Ops, dijelaskan bahwa karakteristik lahan gambut memiliki tingkat kerawanan tinggi karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit terdeteksi secara langsung.

Bahkan, meskipun api di permukaan telah berhasil dipadamkan, bara di dalam lapisan gambut masih berpotensi bertahan dan kembali memicu kebakaran apabila kondisi lahan belum benar-benar basah.

Ia juga menjelaskan, terdapat sejumlah faktor penyebab karhutla, di antaranya pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian aktivitas manusia, konflik pengelolaan lahan, serta kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kondisi cuaca panas berkepanjangan dan menurunnya tinggi muka air tanah turut meningkatkan risiko kebakaran.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, Satgas Karhutla Provinsi Jambi menerapkan empat pilar penanggulangan, yakni pencegahan, deteksi dini, pemadaman cepat, serta pemulihan dan restorasi ekosistem,” jelas Ibnu Suharmanto.

“Dalam pelaksanaannya, Satgas telah menempatkan 81 posko yang tersebar di delapan kabupaten dengan melibatkan personel TNI, Polri, dan BPBD. Setiap posko diperkuat enam personel yang terdiri dari dua personel TNI, dua Polri, dan dua BPBD,” tambahnya.

“Selain patroli terpadu, upaya pencegahan dilakukan melalui pemantauan titik panas menggunakan aplikasi pemantauan hotspot, pemetaan wilayah rawan, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap kawasan konservasi dan perusahaan pemegang izin,” lanjutnya.

“Satgas juga mendorong masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan dukungan alat berat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pembukaan lahan tanpa pembakaran,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, menyampaikan bahwa rapat koordinasi di Jambi merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi permanen penanganan karhutla.

Menurutnya, penanganan gambut dan mangrove membutuhkan kerja bersama seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, serta pihak donor.

“Prinsipnya, kami ingin lebih dekat dengan wilayah masing-masing untuk mengetahui persoalan yang dihadapi di lapangan. Setelah dari Sumatera Selatan dan Riau, sekarang kami hadir di Jambi. Harapannya, kita dapat bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada dan BPGMN akan mendukung langkah-langkah yang bisa dilakukan,” ujar Sriyanto.

Ia menegaskan bahwa salah satu perhatian utama dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 adalah kewajiban perusahaan pemegang izin atau konsesi untuk turut bertanggung jawab dalam pencegahan karhutla, termasuk melalui pembangunan dan penguatan buffer zone atau zona penyangga hingga lima kilometer dari batas terluar wilayah konsesi sesuai ketentuan. Menurutnya, pemetaan kawasan penyangga di Provinsi Jambi telah dilakukan, tetapi cakupannya masih perlu ditingkatkan agar memenuhi target yang diharapkan.

“Kalau seluruh kawasan ini sudah terpenuhi hingga lima kilometer, tentu kita akan lebih cepat melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran. Karena itu, seluruh pihak harus mengambil peran dan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing,” tegasnya.

“Selain penguatan zona penyangga, BPGMN juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan air gambut, seperti sumur dalam, embung, waduk, serta optimalisasi sumber air dari sungai. Penggunaan teknologi pemantauan juga menjadi perhatian, khususnya untuk mengukur curah hujan, kelembapan tanah, dan tinggi muka air tanah sebagai indikator kondisi ekosistem gambut,” lanjutnya.

Sriyanto menyampaikan, pihaknya tengah mendorong penggunaan teknologi pemantauan yang lebih efektif dan efisien, termasuk pengembangan perangkat pemantauan yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

“Dalam mendukung pelaksanaan program pada 2027, BPGMN juga membuka peluang koordinasi dan dukungan lintas kementerian/lembaga, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan bibit pertanian dan perikanan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa rawan karhutla,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya program revegetasi atau penanaman kembali kawasan gambut dengan tanaman endemik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, pemulihan ekosistem tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar.

“Revegetasi harus kita dorong dengan tanaman endemik yang sesuai dengan kondisi wilayah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat ikut merasakan manfaatnya dan memiliki kepentingan untuk menjaga kawasan tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah segera menyampaikan data desa-desa prioritas, kebutuhan infrastruktur, potensi sumber air, serta jenis tanaman yang sesuai untuk mendukung program pemulihan ekosistem gambut di Provinsi Jambi.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jambi bersama BPGMN dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan langkah, memperkuat tanggung jawab masing-masing sektor, serta menyusun program yang terukur dan berkelanjutan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik, mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

Penulis: Linnaliska
Editor: Linnaliska
Copyright 2023 Bungopos.com

Alamat: Graha Pena Jambi Ekspres,
Jl. Kapt. Pattimura No. 35 KM. 08
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi

Telpon: -

E-Mail: bungoposonline@gmail.com