Pajak Ugal-Ugalan Lemahkan Perekonomian Negara

PEMERINTAH tidak akan runtuh hanya karena kehilangan kekuatan militer. Ada kalanya sebuah negara melemah justru karena kebijakan penguasanya sendiri. Pajak yang mencekik, pungutan yang tidak masuk akal, perampasan tanah, upah yang tidak dibayar, dan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat perlahan-lahan merusak kehidupan ekonomi. Ketika rakyat kehilangan rasa aman dan kepercayaan kepada pemerintah, fondasi negara pun mulai rapuh.  

Persoalan ini bukan sekadar teori. Sejarah pernah mencatatnya. Menjelang Revolusi Prancis pada 1789, misalnya, rakyat menghadapi sistem perpajakan yang timpang. Kaum bangsawan dan rohaniwan memiliki berbagai keistimewaan. Sebaliknya, masyarakat biasa menanggung beban pajak yang jauh lebih berat. Salah satu pungutan yang paling dibenci adalah gabelle, yakni pajak garam.

Padahal, garam merupakan kebutuhan sehari-hari.   Ketidakadilan tersebut memicu kemarahan masyarakat. Penelitian ekonomi sejarah yang dilakukan Tommaso Giommoni, Gabriel Loumeau, dan Marco Tabellini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah Prancis dengan beban pajak lebih tinggi mengalami lebih banyak kerusuhan pada periode 1750–1789.    Ketidakpuasan terhadap pajak ikut memperbesar gelombang perlawanan yang akhirnya mengguncang monarki Prancis. Revolusi itu memang memiliki banyak sebab, tetapi ketidakadilan fiskal menjadi salah satu pemicunya.  

Contoh lain terlihat di Kongo pada masa pemerintahan Raja Leopold II dari Belgia. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, penduduk Kongo dipaksa mengumpulkan karet untuk memenuhi target perusahaan-perusahaan yang memperoleh konsesi dari penguasa kolonial. Mereka menghadapi kekerasan, penyanderaan, dan berbagai bentuk pemaksaan.   

Tenaga manusia diperas untuk menghasilkan keuntungan. Rakyat tidak diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak, melainkan sebagai alat produksi. Praktik tersebut akhirnya memicu kecaman internasional dan menjadi salah satu alasan berakhirnya kekuasaan pribadi Leopold II atas Kongo pada 1908. 

Dua peristiwa itu memperlihatkan satu persoalan penting, ketika kekuasaan tidak lagi melindungi rakyat, tetapi justru menjadikan mereka sasaran pemerasan, kehidupan sosial dan ekonomi akan mengalami kerusakan. Negara mungkin masih memiliki tentara, birokrasi, dan gedung pemerintahan.

Namun, kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan perlahan menghilang. Jauh sebelum peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, seorang sejarawan dan pemikir Muslim, Ibnu Khaldun, telah menjelaskan hubungan antara kezaliman penguasa dan kehancuran kehidupan masyarakat. Gagasan itu ia uraikan dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun.   

Menurut Ibnu Khaldun, salah satu sumber kehancuran negara adalah tindakan penguasa yang merampas harta dan hak milik rakyat. Ketika seseorang bekerja keras, tetapi hasil pekerjaannya justru diambil secara sewenang-wenang, ia akan kehilangan semangat untuk berusaha. Mengapa harus bekerja lebih keras jika hasilnya tidak bisa dinikmati sendiri?  

اعلم أنّ العدوان على النّاس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أنّ غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السّعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرّعايا عن السّعي في الاكتساب؛ فإذا كان الاعتداء كثيرا عامّا في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها، وإن كان الاعتداء يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسبته...  

Artinya, "Bahwa merampas harta manusia akan melenyapkan ambisi rakyat untuk mencari dan menghasilkannya, karena ketika mereka melihat bahwa ujung dan nasib akhir dari harta tersebut hanyalah direnggut dari tangan mereka. Jika harapan mereka untuk memperoleh dan mengumpulkan harta telah hilang, mereka akan menahan tangan (enggan) untuk berusaha dalam hal itu. Tingkat keengganan rakyat untuk berusaha mencari nafkah sebanding dengan kadar dan persentase kezaliman tersebut.  Apabila kezaliman itu besar dan merata pada seluruh pintu mata pencaharian, maka keengganan untuk berusaha pun akan merata pula, karena keputusasaan telah melingkupi secara keseluruhan akibat kezaliman yang masuk dari segala pintu penghidupan. Namun, apabila kezaliman itu kecil, maka keengganan untuk berusaha pun sebanding dengannya..." (Tarikh Ibnu Khaldun, [Beirut: Darul Fikri, 1981], Juz 1, halaman 353)

Pajak Ugal-ugalan Melemahkan Negara   Bentuk represi atau tindakan zalim yang dicontohkan Ibnu Khaldun di atas adalah pemungutan pajak yang merugikan masyarakat. Sebab tindakan ini yang paling sensitif yang melibatkan mata pencaharian banyak orang. 

Mau bagaimanapun model negaranya, keberlangsungan tetap bergantung pada pemasukan pajak. Dan pajak yang stabil dapat dihasilkan melalui ekonomi masyarakat yang terus berkembang pesat.   Ekonomi bisa berkembang pesat ketika masyarakat tidak merasakan tekanan atas hasil yang didapatkan. Tekanan itu berupa pungutan pajak. Sederhananya, meskipun tarif pajak rendah, jika skala atau jumlah pembayar pajak merata seluruh masyarakat, hasil pajak akan sangat besar.   

Sebaliknya, jika tarif pajak dinaikkan hingga ratusan persen dengan harapan pendapatan negara meningkat, namun karena sebagian besar masyarakat tidak mampu membayar, hasilnya akan jauh lebih buruk. Demikianlah salah satu bentuk dari tindakan represi atau kezaliman pemerintah terhadap rakyatnya, yang menyebabkan runtuhnya peradaban itu sendiri. 

Sayangnya, berkaitan dengan pungutan pajak berlebih, penguasa berasumsi bahwa dengan menaikkan tarif pajak berlebih, menyisipkan pajak di seluruh komponen konsumsi masyarakat, akan menambah pemasukan negara. Padahal faktanya, kebijakan tersebut akan menurunkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya menjadikan landainya bayar pajak.

وربّما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النّقص في الجباية ويحسبونه جبرا لما نقص، حتى تنتهي كلّ وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة، لكثرة الإنفاق حينئذ في الاعتمار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوّة به. فلا تزال الجملة في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه من جبر الجملة بها، إلى أن ينتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدّولة، لأنّ فائدة الاعتمار عائدة إليها

Artinya, “Terkadang, mereka (para penguasa) justru menaikkan besaran tarif pungutan apabila melihat adanya penyusutan (defisit) pada total pemasukan pajak tersebut, dan mereka menganggapnya sebagai penambal bagi kekurangan yang sebelumnya, sehingga setiap jenis pungutan dan tarif mencapai titik batas yang tidak lagi menyisakan keuntungan maupun manfaat dibaliknya, disebabkan tingginya biaya pengeluaran dalam aktivitas usaha ekonomi saat itu, banyaknya beban pungutan, serta tidak sebandingnya keuntungan yang diharapkan dengan beban tersebut.  Maka, total pemasukan (income) negara terus-menerus mengalami penurunan, sementara besaran tarif dan jenis pungutan terus dinaikkan, karena asumsi pemerintah beraggapan bahwa hal itu dapat menutupi total kekurangan kas negara, sampai akhirnya peradaban dan perekonomian, merosot tajam akibat hilangnya harapan untuk berusaha, dan malapetaka dari semua itu pun berbalik menimpa negara, karena sesungguhnya keuntungan dari kemakmuran ekonomi itu kembali kepada negara." (Tarikh Ibnu Khaldun, [Beirut: Darul Fikri, 1981], Juz 1, halaman 345)

Menariknya, Ibnu Khaldun tidak membatasi kezaliman penguasa pada persoalan pajak. Ia memahami kezaliman secara lebih luas. Penguasa dapat disebut zalim ketika mengambil hak milik seseorang, memaksanya bekerja tanpa imbalan yang layak, menuntut sesuatu tanpa dasar yang benar, atau menghalangi masyarakat memperoleh haknya. Ia menulis;

ولا تحسبنّ الظّلم إنّما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظّلم أعمّ من ذلك؛ وكلّ من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حقّ أو فرض عليه حقّا لم يفرضه الشّرع فقد ظلمه. فجباة الأموال بغير حقّها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق النّاس ظلمة، وغصّاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كلّه عائد على الدّولة بخراب العمران الّذي هو مادّتها لإذهابه الآمال من أهله.

Artinya,  "Janganlah engkau mengira bahwa kezaliman itu hanyalah mengambil harta atau hak milik dari tangan pemiliknya tanpa imbalan dan tanpa alasan seperti yang umum dipahami. Sesungguhnya kezaliman jauh lebih luas dari itu. Siapa saja yang mengambil hak milik seseorang, memaksanya bekerja tanpa upah, menuntut sesuatu darinya tanpa dasar kebenaran, atau mewajibkan pungutan kepadanya yang tidak diwajibkan oleh syariat, maka ia telah menzaliminya.  Oleh karena itu, para pemungut pajak/upeti yang tidak sah adalah orang-orang zalim, para penyerobot harta adalah orang-orang zalim, para perampas adalah orang-orang zalim, para penahan hak-hak masyarakat adalah orang-orang zalim, dan para perampas properti secara umum adalah orang-orang zalim.  Malapetaka dari semua perbuatan itu akan kembali menimpa negara berupa hancurnya peradaban yang menjadi materi penopangnya, karena hilangnya harapan dari jiwa penduduknya."(Tarikh Ibnu Khaldun, [Beirut: Darul Fikri, 1981], Juz 1, halaman 354)  

Dalam pandangan syariat sekalipun, tindakan semena-mena penguasa dilarang keras oleh Nabi. Sebagai figur yang diutus langsung oleh Allah, Nabi Muhammad memanjatkan doa yang mengikat nasib para pemimpin dengan konsekuensi segala kebijakannya terhadap kesejahteraan rakyat. Berikut doa beliau:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

Artinya, "Ya Allah, barangsiapa yang memegang urusan dari umatku ini sedikit saja, lalu ia mempersulit (memberatkan) mereka, maka persulitlah ia. Dan barangsiapa yang memegang urusan umatku sedikit saja, lalu ia berlemah lembut (mempermudah) mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya." (HR. Muslim no. 1828)

Konsekuensi yang dimaksud adalah konsekuensi yang setimpal atas apa yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Ketika pemerintahan memakmurkan rakyatnya, maka Allah akan memakmurkan para penguasanya. Sebaliknya, ketika penguasa merepresi atau menzalimi masyarakat, maka Allah akan menimpakan musibah yang sama pula. 

Di dalam Fathul Qarib Al Mujib karya Hasan bin Al Al-Fuyumi, hadits ini berisikan larangan paling keras terhadap tindakan represi kepada masyarakat. Hadits ini pula yang menjadi penguat hadits-hadits lain dengan makna serupa.   Doa yang dipanjatkan Nabi secara spesifik diperuntukan kepada para pejabat yang menetapkan kebijakan dengan dampak buruk terhadap masyarakat. (Fathul Qarib Al-Mujib, [Riyadh: Mamlakah Al-Arabiyah, 2018], Juz 9, halaman 553)  

Agar peradaban dunia tetap terjaga, tentu sebagai seorang penguasa harus benar-benar menjauhi tindakan zalim terhadap rakyat. Ibnu Khaldun sudah memaparkan secara runtut dan rapi bagaimana proses runtuhnya peradaban yang disebabkan oleh penguasa tirani. Tindakan semena-mena seperti pemungutan pajak berlebih akan melandaikan ambisi ekonomi masyarakat.

Bersamaan dengan itu, pendapatan negara akan menurun dan masyarakat akan meninggalkan negaranya. Sebagai penguasa, takutlah akan tindakan zalim terhadap rakyat. Nabi pun, memberikan peringatan melalui doanya, penguasa yang zalim akan ditimpakan kezaliman pula dengan runtuhnya peradaban bangsanya. Wallahu a’lam. (***)