Anggaran Negara Terbatas, Rp343 Triliun Dana Filantropi Belum Tergarap

YOGYAKARTA, bungopos.com – Indonesia menghadapi paradoks besar dalam pembiayaan kesehatan. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat. Di sisi lain, belanja kesehatan nasional masih berkisar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 10,3 persen pada 2021.

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan tekanan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terdapat potensi sumber dana alternatif yang belum dimanfaatkan secara optimal: filantropi masyarakat.

Potensi dana filantropi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp343 triliun. Namun, kontribusinya terhadap belanja kesehatan baru sekitar Rp7,8 triliun atau 1,2 persen. Kesenjangan ini memperlihatkan besarnya peluang untuk menjadikan filantropi sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat pembiayaan kesehatan nasional.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk Penguatan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN dalam Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan: Perlunya Revisi UU SJSN dan UU BPJS 2011 dan UU Lain Terkait Pendanaan Kesehatan di Common Room, Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (12/11/2026).

Diskusi yang melibatkan peneliti lintas disiplin UGM tersebut menghadirkan Dr. Rimawati, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum, Novat Pugo Sambodo dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dari FK-KMK, serta Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes. dari Fakultas Kedokteran Gigi.

Para akademisi menilai, ketergantungan pembiayaan kesehatan pada anggaran pemerintah dan skema JKN perlu dikurangi melalui diversifikasi sumber pendanaan. Apalagi, kondisi keuangan BPJS Kesehatan disebut terus menghadapi tekanan sejak 2023.

JKN memang telah memperluas akses administratif masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Namun, kepesertaan yang hampir menyeluruh belum otomatis menjamin seluruh penduduk memperoleh pelayanan kesehatan yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Filantropi, kekuatan besar yang belum menjadi arus utama

Prof. Julita Hendrartini menilai, besarnya potensi filantropi nasional seharusnya menjadi perhatian dalam merancang masa depan pembiayaan kesehatan Indonesia.

Dengan potensi mencapai Rp343 triliun, dana masyarakat memiliki ruang besar untuk membantu menutup kesenjangan pembiayaan, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Namun, pemanfaatan dana tersebut masih sangat terbatas.

“Filantropi ini ternyata cukup besar potensinya. Namun, dana yang digunakan untuk belanja kesehatan hanya sekitar Rp7,8 triliun atau 1,2 persen,” paparnya.

Menurut Julita, penguatan pembiayaan kesehatan juga dapat dilakukan melalui pengembangan asuransi kesehatan swasta sebagai pelengkap JKN. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat didorong menggunakan perlindungan kesehatan tambahan sehingga beban pembiayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada sistem jaminan nasional.

Ia juga mendorong rumah sakit mengembangkan diversifikasi layanan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta asuransi swasta, termasuk pilihan pelayanan dan obat-obatan yang lebih luas. Meski demikian, pengembangan tersebut harus tetap disertai perlindungan memadai bagi masyarakat miskin agar tidak menciptakan kesenjangan akses kesehatan.

Rumah sakit tertekan, masyarakat ikut menanggung dampaknya

Sementara itu, Prof. Laksono Trisnantoro mengingatkan bahwa persoalan pembiayaan kesehatan tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif atau neraca keuangan lembaga.

Ketika rumah sakit mengalami tekanan keuangan, dampaknya dapat menjalar ke seluruh ekosistem pelayanan kesehatan, mulai dari tenaga medis hingga pasien.

“Ketika rumah sakit mengalami masalah keuangan, dampaknya akan dirasakan tenaga kesehatan dan pada akhirnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menurun,” jelasnya.

Menurut Laksono, peningkatan pembiayaan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan penambahan anggaran pemerintah. Indonesia perlu mengembangkan berbagai sumber pendanaan alternatif, antara lain pajak kesehatan, asuransi tambahan, keterlibatan sektor swasta, serta optimalisasi dana filantropi.

Namun, seluruh instrumen tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang jelas agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pembiayaan.

Regulasi menjadi kunci membuka sumber pendanaan baru

Dari perspektif hukum, Dr. Rimawati menilai salah satu hambatan utama pengembangan pembiayaan kesehatan adalah belum terintegrasinya berbagai regulasi yang mengatur sumber pendanaan.

Ketentuan mengenai pembiayaan kesehatan masih tersebar dalam sejumlah peraturan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan lintas sektor, termasuk keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dan sumber pendanaan alternatif.

“Diperlukan suatu produk hukum atau regulasi yang menjadi solusi untuk mencari sumber-sumber pendanaan kesehatan. Pengaturannya perlu ditempatkan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi agar dapat mengakomodasi keterlibatan berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” ujarnya.

Rimawati menawarkan dua skenario pembenahan. Pertama, merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Kedua, melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanaan apabila revisi undang-undang belum memungkinkan.

Meski demikian, pendekatan kedua dinilai memiliki keterbatasan karena berpotensi mempertahankan fragmentasi pengaturan antarsektor.

Dari dana sosial menuju investasi kesehatan masyarakat

Pembahasan lintas disiplin tersebut memperlihatkan bahwa masa depan pembiayaan kesehatan Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan alokasi APBN.

Filantropi, termasuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial keagamaan lainnya, dan berbagai bentuk donasi masyarakat, berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pendanaan kesehatan. Namun, kontribusi tersebut memerlukan tata kelola profesional, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme penyaluran yang sesuai dengan ketentuan masing-masing instrumen.

Dalam konteks ini, lembaga filantropi memiliki peluang untuk memperkuat pembiayaan layanan preventif, bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin, penyediaan fasilitas kesehatan, penanganan kelompok rentan, hingga dukungan terhadap program penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

Tantangannya bukan semata-mata menghimpun dana dalam jumlah besar, melainkan memastikan dana tersebut tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial yang besar untuk mendukung transformasi kesehatan. Persoalannya adalah bagaimana menghubungkan kekuatan filantropi tersebut dengan sistem pembiayaan kesehatan nasional melalui kebijakan yang tepat.

Jika potensi filantropi Rp343 triliun dapat dikelola dengan baik dan sebagian yang relevan diarahkan untuk mendukung sektor kesehatan, Indonesia memiliki peluang memperluas sumber pembiayaan tanpa sepenuhnya membebankan kebutuhan tersebut kepada anggaran negara.

Pada akhirnya, keberlanjutan sistem kesehatan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga filantropi, dan penyedia layanan kesehatan. (***)