Anomali Ekonomi : Ekonomi Tumbuh, Daya Beli Merosot

JAKARTA, bungopos.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III 2026. Angka yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut terbilang tinggi dan melampaui perkiraan sejumlah kalangan akademisi. Namun, di balik capaian itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar mencerminkan penguatan daya beli masyarakat?

Keraguan tersebut muncul karena sejumlah indikator justru memperlihatkan tekanan terhadap konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Denni Puspa Purbasari, Ph.D., menilai terdapat sejumlah anomali antara angka pertumbuhan ekonomi dengan kondisi indikator konsumsi masyarakat.

Menurutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2026 hanya tumbuh 5,04 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi pada September 2026 tercatat 4,86 persen secara tahunan, melambat dibandingkan 7,3 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Korelasi antara pertumbuhan konsumsi dengan consumer confidence dan retail sales juga ada anomali,” kata Denni dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Persoalan ini menjadi penting karena konsumsi rumah tangga menyumbang 51,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III 2026. Artinya, lebih dari separuh aktivitas ekonomi nasional bergantung pada kemampuan masyarakat membelanjakan pendapatannya.

Tekanan terhadap kemampuan konsumsi tersebut, menurut Denni, juga terlihat dari perkembangan upah dan inflasi.

Pada Agustus 2026, upah nominal buruh, karyawan, dan pegawai hanya tumbuh 2,7 persen secara tahunan. Angka tersebut berada di bawah inflasi umum yang mencapai 3,2 persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, inflasi pangan tercatat mencapai 5 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan pekerja belum mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli riil masyarakat berpotensi mengalami penurunan.

“Artinya upah riil menurun. Ini semestinya menekan konsumsi khususnya kelas menengah ke bawah,” jelas dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM tersebut.

Tekanan dari pasar keuangan dan biaya hidup

Tekanan terhadap konsumsi tidak hanya berasal dari pendapatan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Denni juga menyoroti perkembangan pasar modal yang berpotensi memengaruhi perilaku belanja kelompok masyarakat menengah atas.

Sepanjang Januari hingga September 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan mengalami penurunan hingga 29 persen. Penurunan tersebut dapat menggerus nilai portofolio investasi masyarakat dan memunculkan efek kekayaan negatif (negative wealth effect).

Dalam kondisi demikian, rumah tangga yang mengalami penurunan nilai aset cenderung menahan pengeluaran untuk menjaga kondisi keuangan mereka.

Kenaikan suku bunga juga berpotensi memperkuat kecenderungan tersebut. Masyarakat yang memiliki dana lebih dapat memilih menyimpan uang dalam bentuk tabungan, deposito, maupun obligasi karena menawarkan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan membelanjakannya untuk konsumsi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, keputusan menunda belanja juga menjadi strategi untuk mengantisipasi risiko keuangan pada masa mendatang.

Denni turut menyoroti kenaikan harga Pertamax pada pertengahan Juni 2026. Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar tersebut semestinya memberikan tekanan tambahan terhadap konsumsi rumah tangga kelas menengah atas pada kuartal III.

MBG dan Koperasi Merah Putih ikut menopang pertumbuhan

Di tengah berbagai tekanan tersebut, Denni mengakui sejumlah program pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), misalnya, dinilai memberikan dorongan terhadap investasi dan pengeluaran pemerintah.

Dampaknya terlihat pada pertumbuhan sejumlah lapangan usaha, terutama penyediaan akomodasi dan makan minum serta konstruksi.

Pada kuartal III 2026, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,22 persen, sedangkan sektor konstruksi meningkat 6,42 persen.

Pertumbuhan kedua sektor tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang didorong oleh belanja program pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan program nasional.

Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum otomatis membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.

Persoalan utamanya bukan semata-mata seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan sejauh mana dampaknya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan konsumsi rumah tangga yang masih menghadapi tekanan, pertumbuhan PDB 5,47 persen perlu dibaca lebih jauh melalui kualitas penciptaan lapangan kerja, perkembangan upah riil, inflasi pangan, serta distribusi pendapatan.

Sebab, pertumbuhan ekonomi yang kuat seharusnya tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga tercermin dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan tabungan, dan menikmati kesejahteraan yang lebih baik. (***)