Gibran Mundur, Kursi Wapres Kosong: Siapa yang Akan Dipilih Prabowo?

JAKARTA, bungopos.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut membuka proses politik dan konstitusional untuk mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan yang kini dinyatakan mengalami kekosongan.

Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedatangannya disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama seluruh jajaran Wakil Ketua MPR.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan bahwa surat yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya menemui pimpinan MPR.

“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen.

Muzani kemudian membacakan isi surat yang ditandatangani Gibran. Dalam pernyataan tertulis tersebut, Gibran menegaskan bahwa pengunduran dirinya dilakukan atas permintaan sendiri, tanpa menguraikan alasan khusus.

“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian bunyi surat tersebut.

Surat itu diterima pimpinan MPR pada pukul 11.26 WIB. Tak lama berselang, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah kelembagaan dalam menindaklanjuti permohonan tersebut.

Hasilnya, MPR menjadwalkan Rapat Gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Muzani, terdapat empat agenda utama yang akan dibahas. Pertama, menentukan jadwal Sidang Paripurna terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Kedua, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.

Ketiga, membentuk tim verifikasi guna memeriksa kelengkapan dokumen calon yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc untuk menyusun rancangan ketetapan MPR sebagai bagian dari proses pengisian jabatan tersebut.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat, kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB besok siang,” ujar Muzani.

Muzani menyatakan bahwa sejak 12 November 2026, jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan. Ia menyebut MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan tersebut.

“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” tegasnya.

Dalam suratnya, Gibran juga meminta agar pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

“Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” demikian isi surat Gibran yang dibacakan Muzani.

MPR selanjutnya akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti Wakil Presiden. Berdasarkan keterangan Muzani, Presiden diberikan waktu paling lambat 14 hari setelah surat permintaan tersebut diterbitkan untuk menyampaikan nama-nama calon.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh MPR RI. Nanti selaku Presiden memberikan dua nama setelah dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden dalam 14 hari,” tandas Muzani.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam mengajukan calon pengganti serta keputusan MPR dalam menjalankan tahapan konstitusional berikutnya. Proses ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan ujian bagi tata kelola ketatanegaraan dalam memastikan kesinambungan pemerintahan. (***)