Gibran Mengundurkan Diri, PKB Siap Isi Kekosongan Kursi Wapres

JAKARTA, bungopos.com – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan respons politik di parlemen. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menyatakan kesiapannya menjalankan mekanisme konstitusional apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar mengalami kekosongan.

Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan bahwa pergantian Wakil Presiden tidak boleh dilakukan berdasarkan spekulasi maupun kepentingan politik sesaat. Setiap tahapan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem di Ruang Fraksi PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyusul kabar mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Menurutnya, konstitusi telah menyediakan mekanisme yang jelas apabila terjadi kekosongan jabatan orang nomor dua di pemerintahan tersebut.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan teknisnya juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua calon tersebut.

“Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Neng Eem.

Ia menilai, persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pergantian figur atau pertarungan kepentingan politik. Lebih dari itu, mekanisme tersebut merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan.

PKB juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan kekuatan politik agar tidak membangun spekulasi yang berpotensi memperkeruh situasi nasional. Kepastian hukum, menurut Neng Eem, harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kalkulasi politik.

“Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang,” tegasnya.

Dengan kekuatan 67 anggota di MPR, Fraksi PKB menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap proses ketatanegaraan sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum.

Di tengah berkembangnya isu pengunduran diri Gibran, PKB menegaskan satu hal: apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi, konstitusi harus menjadi panglima, bukan kepentingan politik. (***)