120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna

JAKARTA, bungopos.com – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa jumlah dukungan tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Dukungan datang dari anggota lintas fraksi, mencerminkan keterlibatan berbagai kekuatan politik di parlemen dalam mengajukan penggunaan hak konstitusional tersebut.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dari total 120 anggota DPR yang menandatangani usulan, sebanyak 14 orang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, 11 dari Golkar, 11 dari Gerindra, 19 dari NasDem, 18 dari PKB, 28 dari PKS, satu dari PAN, dan 18 dari Demokrat.

Menurut Saan, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan pengajuan HMP, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujarnya.

Setelah memenuhi persyaratan administratif, usulan tersebut akan dibawa ke tahapan pembahasan internal pimpinan DPR. Proses selanjutnya mencakup rapat pimpinan dan pembahasan melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan.

“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” kata Saan.

Substansi usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah. Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Dalam penjelasannya, Saan menyebut usulan yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Secara konstitusional, DPR memang memiliki tiga hak utama sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak-hak tersebut selanjutnya diatur melalui UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Namun, terpenuhinya jumlah dukungan tidak serta-merta berarti DPR telah menyetujui substansi tuduhan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran. Pengajuan HMP merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang masih harus melewati tahapan pembahasan serta pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam agenda resmi Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026), pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR menjadi salah satu agenda yang dijadwalkan. Selain itu, rapat juga akan membahas pengesahan RUU Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.

Dengan masuknya usulan tersebut ke agenda parlemen, polemik ijazah Gibran kini memperoleh dimensi baru: bukan hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga memasuki mekanisme pengawasan dan hak konstitusional lembaga legislatif. (***)