Tekanan Fiskal Bayangi APBD Bungo 2027, Pemda dan DPRD Pangkas Prioritas Anggaran

MUARA BUNGO, bungopos.com – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo resmi menyepakati arah kebijakan anggaran daerah 2027 di tengah tekanan fiskal yang diproyeksikan lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Agenda ini sekaligus dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bungo, Selasa (10/11/2026).

Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengatakan penyusunan KUA-PPAS telah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Namun, tantangan fiskal menjadi persoalan utama dalam penyusunan APBD tahun mendatang. Bupati mengungkapkan, kemampuan keuangan daerah pada 2027 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan 2026. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan melalui penajaman skala prioritas, efisiensi belanja, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan kesepakatan awal postur anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,249 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp65,5 miliar untuk mendukung keseimbangan APBD sekaligus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi DPRD.

Tekanan fiskal juga membuka kemungkinan penerapan kebijakan pemberian tanda bintang terhadap sejumlah program pembangunan. Artinya, pelaksanaan program tersebut masih menunggu kepastian ketersediaan transfer dana dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa tidak seluruh rencana pembangunan dapat langsung dieksekusi tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah belanja memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.

Meski menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 tetap berorientasi pada efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. (***)