Soal Wacana Pemakzulan Wapres, Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi

JAKARTA, bungopos.com – Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI mulai memasuki perhatian pimpinan parlemen. Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap langkah politik yang menggunakan hak konstitusional lembaga legislatif harus berjalan melalui prosedur hukum dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan HMP bukan sekadar sebagai dinamika politik di parlemen, melainkan juga sebagai ujian terhadap komitmen DPR dalam menjaga supremasi konstitusi.

Puan mengungkapkan, pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mulai mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Meski demikian, pimpinan DPR belum akan mengambil keputusan sebelum masa sidang resmi dibuka.

"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini," kata Puan seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, pembukaan masa sidang akan menjadi momentum bagi pimpinan DPR untuk menghimpun berbagai informasi, termasuk aspirasi dari fraksi-fraksi dan anggota dewan yang disampaikan selama masa reses. Seluruh masukan tersebut akan dipelajari sebelum menentukan langkah kelembagaan berikutnya.

Ia menekankan bahwa penggunaan hak konstitusional anggota DPR tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan dinamika politik atau dukungan sejumlah anggota. Ada tahapan, persyaratan, dan tata cara yang harus dipenuhi agar setiap keputusan memiliki legitimasi hukum.

"Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.

Puan juga meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai arah perkembangan usulan tersebut. Menurutnya, pengumpulan tanda tangan masih perlu dilihat sebagai bagian dari proses yang berjalan, terlebih belum ada pernyataan resmi dari pihak pengusul mengenai langkah selanjutnya.

"Selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," ujarnya.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa dinamika politik di parlemen tidak hanya berkaitan dengan kekuatan dukungan antarkelompok, tetapi juga menyangkut bagaimana hak-hak konstitusional dijalankan secara bertanggung jawab.

Pada akhirnya, kredibilitas DPR tidak semata-mata ditentukan oleh keberanian menggunakan hak politiknya, melainkan juga oleh konsistensi dalam menaati aturan yang menjadi dasar kewenangannya. Konstitusi bukan sekadar instrumen untuk membenarkan keputusan politik, tetapi batas sekaligus pedoman bagi setiap tindakan kekuasaan. (***)