Demi “Nyantol” ke Kementerian, Bungo Ubah Wajah Birokrasi Ekonomi Kreatif

MUARA BUNGO, bungopos.com — Kabupaten Bungo bersiap menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 bukan sekadar seremoni tahunan. Pemerintah daerah akan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah, menyusul rencana kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya pada 18–19 Oktober 2026.

Menteri dijadwalkan tiba di Kabupaten Bungo pada 18 Oktober dan sehari kemudian menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka peringatan HUT ke-61. Kehadiran anggota kabinet tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan programatik antara pemerintah pusat dan daerah.

Bupati Bungo H. Dedy Putra mengatakan kunjungan tersebut merupakan hasil komunikasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Bungo dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pemerintah daerah melihat sektor ekonomi kreatif bukan lagi sebagai pelengkap pariwisata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membuka ruang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan akses terhadap program pemerintah pusat.

Langkah itu bahkan mulai diterjemahkan ke dalam struktur birokrasi. Pemerintah Kabupaten Bungo mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menjadi Dinas Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Perubahan tersebut dirancang untuk menyelaraskan nomenklatur dan kewenangan perangkat daerah dengan kementerian yang menangani ekonomi kreatif. Dengan demikian, pengembangan subsektor ekonomi kreatif di Bungo memiliki pijakan kelembagaan yang lebih jelas sekaligus memudahkan koordinasi dalam mengakses program pemerintah pusat.

“Perubahan RAPBD ini cuma perubahan nama dinas saja, supaya nyantol ke Kementerian Ekonomi Kreatif sehingga kita mudah mendapat anggaran,” ujar Dedy Putra di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (8/9/2026).

Menurut Bupati, Kementerian Ekonomi Kreatif juga telah memberikan arahan mengenai penyesuaian nomenklatur tersebut. Pemerintah Kabupaten Bungo optimistis penyelarasan kelembagaan akan memperkuat sinergi pusat-daerah dan memperbesar peluang daerah memperoleh dukungan program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif.

Di tengah perubahan lanskap ekonomi global, langkah Bungo menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menggeser paradigma pembangunan: dari ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional menuju ekonomi berbasis kreativitas, budaya, pariwisata, talenta, dan inovasi.

Jika dikelola secara konsisten, ekonomi kreatif dapat menjadi lebih dari sekadar agenda pemerintahan. Ia dapat menjadi ekosistem yang mempertemukan pelaku usaha, anak muda, komunitas budaya, pariwisata, industri digital, dan pasar yang lebih luas.

Kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif pada Oktober mendatang karena itu memiliki arti strategis bagi Bungo. Momentum tersebut akan menguji sejauh mana perubahan nomenklatur dan komunikasi pusat-daerah mampu diterjemahkan menjadi program konkret yang menyentuh pelaku ekonomi kreatif dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Bagi Bungo, perayaan 61 tahun kabupaten bukan hanya tentang menengok perjalanan masa lalu. Momentum itu juga menjadi kesempatan untuk menentukan sektor ekonomi mana yang akan menjadi bagian penting dari masa depan. (***)