Kontras Tajam! Ada Kecamatan di Bungo Raup PBB 146 Persen, Ada Yang Tak Tembus 40 Persen

MUARA BUNGO, bungopos.com – Di balik kabar menggembirakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bungo tahun 2025 berhasil melampaui target, tersimpan fakta yang patut menjadi perhatian. Tidak semua kecamatan mampu mengikuti laju capaian tersebut. Bahkan, beberapa wilayah masih tertinggal cukup jauh dari target yang telah ditetapkan.

Data Bungo Dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo menunjukkan, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Bungo mencapai Rp4,285 miliar, atau 102,04 persen dari target sebesar Rp4,200 miliar. Secara agregat, pemerintah daerah berhasil melampaui target sekitar Rp85 juta.

Namun jika ditelisik hingga tingkat kecamatan, kesenjangan capaian terlihat cukup mencolok.

Kecamatan Tanah Tumbuh menjadi wilayah dengan realisasi PBB.paling rendah. Dari target Rp124,47 juta, yang berhasil dipungut hanya Rp49,37 juta atau 39,98 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan penerimaan sekitar Rp74,71 juta, terbesar di antara seluruh kecamatan.

Posisi berikutnya ditempati Limbur Lubuk Mengkuang dengan realisasi 43,45 persen, disusul Jujuhan Ilir sebesar 49,49 persen, Rantau Pandan 55,17 persen, dan Pelepat 59,28 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh potensi PBB.di sejumlah wilayah tersebut belum berhasil ditagihkan hingga akhir tahun.

Di sisi lain, beberapa kecamatan justru mencatat prestasi impresif. Bungo Dani menjadi yang tertinggi dengan realisasi mencapai 137,18 persen, sementara Rimbo Tengah mencatat 146,10 persen, melampaui target secara signifikan. Pasar Muara Bungo juga berhasil mengumpulkan PBB.hingga 119,70 persen, sedangkan Bathin III mencapai 105,31 persen.

Perbedaan capaian antarwilayah ini mengindikasikan adanya variasi efektivitas pemungutan, tingkat kepatuhan wajib pajak, hingga kondisi ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan. Kecamatan yang mampu melampaui target memperlihatkan potensi bahwa optimalisasi administrasi dan penagihan dapat memberikan hasil yang signifikan.

Sebaliknya, kecamatan dengan realisasi rendah memerlukan perhatian lebih melalui pembaruan basis data objek pajak, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Meski secara keseluruhan Kabupaten Bungo berhasil mencatatkan kinerja positif dengan melampaui target penerimaan PBB.tahun 2025, tantangan terbesar ke depan bukan lagi sekadar mempertahankan capaian total, melainkan memperkecil kesenjangan antarwilayah agar potensi pendapatan daerah dapat tergarap lebih merata. (***)