Angka Kemiskinan di Bungo Naik, Biaya Hidup Makin Tinggi

MUARA BUNGO, bungopos.com — Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, harga beras kembali naik. Minyak goreng tak lagi semurah beberapa tahun lalu. Biaya sekolah, listrik, hingga ongkos transportasi perlahan ikut merangkak. Bagi sebagian keluarga, kehidupan terasa semakin mahal. Namun di tengah tekanan biaya hidup tersebut, Kabupaten Bungo justru mencatat kabar yang memberi secercah harapan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten Bungo Dalam Angka 2026 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bungo pada 2025 berada di angka 5,17 persen. Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (5,06 persen), angka itu masih jauh lebih rendah dibandingkan satu dekade lalu ketika kemiskinan mencapai 5,82 persen pada 2016.

Dengan kata lain, dalam rentang hampir sepuluh tahun, Kabupaten Bungo berhasil menjaga tingkat kemiskinan tetap berada di kisaran lima persen—sebuah capaian yang mencerminkan ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai gejolak nasional, mulai dari pandemi COVID-19, inflasi, hingga perlambatan ekonomi global.

Namun, statistik itu hanya menceritakan separuh kisah.

Di balik menurunnya angka kemiskinan, terdapat fakta lain yang tak kalah penting. Garis kemiskinan, yakni batas minimum pengeluaran seseorang agar tidak dikategorikan miskin, terus melonjak dari Rp310.428 per kapita per bulan pada 2016 menjadi Rp619.464 per kapita per bulan pada 2025.

Artinya, biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Bungo hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan sepuluh tahun lalu.

Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya harga kebutuhan pokok, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya yang menjadi komponen penghitungan garis kemiskinan.

Pandemi Menjadi Titik Balik

Perjalanan angka kemiskinan Bungo tidak selalu menurun.

Pada 2018, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 20,87 ribu jiwa. Ketika pandemi COVID-19 melanda, jumlah itu melonjak menjadi 22,07 ribu jiwa pada 2020, lalu mencapai puncaknya 23,64 ribu jiwa pada 2021.

Pandemi memukul banyak sektor ekonomi. Aktivitas perdagangan melambat, lapangan kerja menyusut, dan daya beli masyarakat menurun.

Namun setelah pandemi mereda, kondisi mulai berangsur pulih.

Tahun 2022 menjadi titik balik ketika jumlah penduduk miskin turun menjadi 20,69 ribu jiwa. Tren penurunan berlanjut pada 2023 menjadi 20,65 ribu jiwa, bahkan mencapai 20,04 ribu jiwa pada 2024, angka terendah dalam satu dekade.

Meski pada 2025 jumlah penduduk miskin kembali naik tipis menjadi 20,73 ribu jiwa, kenaikan tersebut relatif kecil dibandingkan gejolak ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.

Angka Turun, Tantangan Belum Selesai

Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan mengurangi kemiskinan tidak berarti kehidupan masyarakat menjadi lebih ringan.

Sebaliknya, keluarga yang berhasil keluar dari kategori miskin kini harus menghadapi tantangan baru: biaya hidup yang terus meningkat.

Kenaikan garis kemiskinan mengisyaratkan bahwa standar kebutuhan dasar masyarakat ikut berubah. Pendapatan yang beberapa tahun lalu dianggap cukup, kini belum tentu mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, tantangan pembangunan ke depan bukan hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pekerjaan yang produktif, pendapatan yang terus meningkat, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai.

Harapan ke Depan

Statistik BPS memperlihatkan bahwa Kabupaten Bungo memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menekan kemiskinan dalam jangka panjang. Namun menjaga tren positif itu memerlukan kolaborasi seluruh pihak—pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga masyarakat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan sekadar ketika angka kemiskinan turun di atas kertas, melainkan ketika semakin banyak keluarga mampu hidup layak, memiliki pekerjaan yang stabil, dan tidak lagi khawatir memenuhi kebutuhan dasar setiap bulannya. (***)