Kasus Korupsi Jerat Pimpinan BGN, Akademisi Desak Tata Kelola MBG Diperbaiki

JAKARTA, bungopos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah cita-cita besar: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Di tengah tantangan stunting, ketimpangan gizi, dan kualitas sumber daya manusia, program ini dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang yang dapat menentukan wajah Indonesia beberapa dekade mendatang.

Namun, perjalanan sebuah program besar tidak selalu berjalan mulus.

Kasus hukum yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi babak terbaru dari berbagai persoalan yang mengiringi pelaksanaan MBG. Sebelumnya, publik telah dihadapkan pada sejumlah polemik mulai dari kasus keracunan makanan, distribusi manfaat yang belum merata, hingga berbagai pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran negara yang sangat besar.

Bagi sebagian orang, persoalan ini mungkin terlihat sebagai kegagalan sebuah program. Namun bagi para pemerhati kebijakan publik, situasi ini justru dapat menjadi momentum berharga untuk melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., melihat persoalan yang muncul bukan sekadar kesalahan individu, melainkan cerminan adanya tantangan sistemik dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG membutuhkan tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan melibatkan banyak pihak. Ketika sebuah kebijakan dirancang secara terpusat dan diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, terdapat risiko bahwa keragaman kondisi daerah tidak sepenuhnya terakomodasi.

Indonesia bukanlah negara yang homogen. Kebutuhan masyarakat di perkotaan tentu berbeda dengan daerah pedalaman. Kapasitas pemerintah daerah di Jawa tidak selalu sama dengan daerah terpencil di Sumatra, Kalimantan, Papua, maupun Nusa Tenggara. Karena itu, kebijakan yang baik membutuhkan ruang adaptasi agar dapat menjawab kebutuhan lokal secara lebih efektif.

Di sinilah pentingnya pelibatan pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program.

Lebih jauh lagi, kasus yang terjadi mengingatkan bahwa program besar dengan anggaran yang sangat besar membutuhkan sistem pengawasan yang sama besarnya. Pengawasan tidak boleh hanya hadir ketika masalah muncul, tetapi harus mampu mencegah persoalan sejak awal.

Dalam dunia kebijakan publik modern, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan atau luasnya cakupan penerima manfaat. Keberhasilan juga ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta kemampuan pemerintah mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat.

Kritik bukanlah ancaman bagi sebuah program. Sebaliknya, kritik adalah bentuk kepedulian yang dapat membantu pemerintah menemukan titik lemah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Banyak pihak yang menyampaikan kritik terhadap MBG sejatinya mendukung tujuan mulia program tersebut. Mereka ingin melihat anak-anak Indonesia memperoleh makanan bergizi dengan kualitas yang baik, distribusi yang adil, dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

Karena itu, langkah pemerintah dalam memproses hukum pihak yang diduga terlibat penyimpangan patut diapresiasi. Penegakan hukum menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal terhadap aturan.

Namun pekerjaan besar sesungguhnya tidak berhenti pada penindakan.

Momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, tata kelola anggaran, sistem distribusi, serta pola pengambilan keputusan dalam program MBG. Evaluasi yang melibatkan ahli gizi, akademisi, praktisi keuangan, dan pakar tata kelola publik akan menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dan komprehensif.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program pemerintah, melainkan masa depan jutaan anak Indonesia yang menjadi penerima manfaatnya.

MBG adalah gagasan besar yang lahir dari niat baik. Agar tujuan mulia tersebut benar-benar tercapai, maka program ini harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, pengawasan yang ketat, dan keterbukaan terhadap kritik yang membangun.

Sebab dalam pembangunan bangsa, niat baik adalah fondasi. Namun tata kelola yang baik adalah jembatan yang akan mengantarkan cita-cita itu menjadi kenyataan.

Ketika integritas, transparansi, dan akuntabilitas berjalan seiring dengan semangat melayani masyarakat, maka program sebesar apa pun akan mampu memberikan manfaat nyata bagi generasi masa depan Indonesia. (***)