Menopang 8 Juta Tenaga Kerja, Industri Sawit Hadapi Ancaman Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa

YOGYAKARTA, bungopos.com - Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit dunia dengan kontribusi sekitar 59% terhadap pasokan global. Hal tersebut menjadikan sektor kelapa sawit sebagai salah satu penopang penting perekonomian nasional, khususnya melalui kontribusinya terhadap perdagangan ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta penghidupan jutaan masyarakat. Industri ini tercatat menopang mata pencaharian sekitar 8 juta orang, dengan peran petani swadaya sebagai aktor yang berkontribusi signifikan dalam mengelola lebih dari 40% dari total areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Namun, posisi dominan itu kini menghadapi tekanan regulasi global yang semakin kompleks. Dengan adanya Aturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang telah dua kali ditunda dan pasar global yang semakin memperketatkan standar keberlanjutan, Indonesia kini berpacu dengan waktu untuk membekali para negosiator dan diplomat dengan kapasitas yang setara dengan tekanan yang dihadapi.

Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM mendapatkan mandat dari Kemenko Perekonomian dengan dukungan program Forest, Agriculture and Sustainable Trade (FAST) UNDP dalam menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Negosiasi dan Diplomasi Luar Negeri terkait Praktik Berkelanjutan Minyak Sawit.

Maharani Hapsari, S.IP., M.A., selaku Team Leader dan Sekretaris Eksekutif PSPD UGM menjelaskan bahwa PSPD UGM mendapat mandat untuk menggelar dan menyiapkan modul pelatihan kapasitas negosiasi dan diplomasi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan praktisi, namun tetap selaras dengan standar keberlanjutan industri kelapa sawit. “Kami merancang modul pelatihan, jadi berbagai isu yang dihadapi oleh para negosiator untuk bisa secara objektif menyampaikan rupanya transformasi industri sawit Indonesia dari sisi hulu, tengah, sampai ke hilir,” kata Maharani dalam kegiatan Kick-off and Inception Workshop: “Capacity Building on Foreign Negotiation and Diplomacy in Sustainable Practices of Palm Oil”, Selasa (7/4), di  Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta.

Ia menyebutkan beberapa poin penting yang dibahas dalam forum ini, antara lain, Indonesia mendorong adanya pendekatan diplomasi whole-of-government yang melibatkan aktor lintas kementerian, akademisi, petani, dan sektor swasta untuk menghadapi tekanan regulasi global seperti EUDR. Lalu, PSPD UGM bersama UNDP-FAST Project juga meluncurkan program pelatihan hybrid berbasis modul yang mencakup penguasaan komoditas, strategi negosiasi, dan diplomasi publik guna memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. “Tak hanya itu, ada peningkatan ekspor olahan kelapa sawit ke Tiongkok dan Mesir, serta peluang baru di sektor bioavtur dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis POME yang membuka ruang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan memperluas daya saing hilir sawit,” ujarnya.

Iwan Kurniawan, selaku Programme Manager for NRM Cluster, UNDP Indonesia mengatakan narasi sawit berkelanjutan harus berpijak pada kenyataan bahwa jutaan petani swadaya adalah pelaku utama rantai pasok, bukan sekadar penerima manfaat, dengan sertifikasi ISPO yang diperkuat hingga tingkat lapangan. 

“Yang dalam hal ini kita juga memastikan bahwa dampak sosialnya itu bisa adil, inklusif, tidak merugikan kelompok-kelompok petani. Misalnya, petani kecil, pekerja, dan komunitas lokal. Jadi dari sini kita ingin bersama-sama untuk menarasikan bahwa petani kecil ini bagian dari solusi, dari prospek keberlanjutan industri sawit yang berkelanjutan,” jelasnya.

Terkait isu deforestasi, Ir. Belinda Arunarwati Margono, M.Sc., Ph.D., selaku Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, mengatakan bahwa sawit tak melulu harus terkait deforestasi. Pasalnya, sawit pun bisa ditanam di lahan yang memang tak produktif dan menggunakan lahan yang sedari dulu memang digunakan untuk sawit. Adanya perbedaan definisi hutan antara Indonesia (96 juta ha) dan Uni Eropa (183 juta ha) pun menjadi sumber bias dalam penilaian deforestasi, sehingga negosiator dituntut percaya diri menggunakan data resmi Indonesia yang telah terverifikasi secara ilmiah.

“Selalu dikatakan bahwa sawit berasal dari deforestasi. Sebenarnya, Indonesia juga mempunyai cara untuk memonitor apakah benar terjadi deforestasi atau tidak. Memang kadang-kadang, publik itu lebih merujuk pada hasil sorotan dari luar, padahal mereka tidak membuat sebuah sistem monitoring yang khusus untuk itu,” jelasnya. (***)