Satgas PKH Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp. 6,6 Triliun, Ini Kata Prabowo

JAKARTA, bungopos.com - Ruang utama Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (24/12/2025), menjadi saksi penegasan komitmen negara dalam menjaga hutan dan kekayaan alamnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025—sebuah momentum penting dalam penguatan penegakan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Acara diawali dengan laporan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memaparkan capaian kerja Satgas PKH. Dengan nada tegas dan data yang rinci, Jaksa Agung menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare. Angka tersebut mencerminkan kerja panjang dan kompleks, melibatkan proses verifikasi lapangan, penindakan hukum, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Pada kesempatan itu, Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 893.002,383 hektare. Kawasan tersebut terdiri atas dua kategori besar. Pertama, lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi. Lahan ini diserahkan melalui Kementerian Keuangan dan Danantara untuk selanjutnya dikelola oleh Agrinas. Kedua, kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan dan pengembalian fungsi hutan.

Tidak hanya soal penguasaan kembali kawasan hutan, Satgas PKH juga mencatat capaian signifikan dalam penyelamatan keuangan negara. Jaksa Agung melaporkan penyerahan uang negara dengan nilai total mencapai Rp6.625.294.190.469,74. Nilai tersebut berasal dari dua sumber utama: penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2.344.965.750.000 dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel, serta penyelamatan keuangan negara senilai Rp4.280.328.440.469,74 dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk kasus fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan perkara impor gula.

Menyimak paparan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat. Dalam sambutannya, Kepala Negara secara khusus menyoroti kerja keras para petugas di lapangan yang harus menghadapi tantangan berat, mulai dari luasnya wilayah hingga perlawanan korporasi yang berusaha menghambat proses hukum.

“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek, 4 juta hektare tidak sedikit, luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham,” ujar Presiden dengan nada penuh penekanan.

Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara turut menegaskan pentingnya agenda ini. Tampak hadir para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Penyerahan laporan capaian Satgas PKH tahun 2025 ini bukan sekadar seremonial. Ia menjadi penanda arah kebijakan pemerintah yang menempatkan penegakan hukum, perlindungan hutan, dan penyelamatan keuangan negara sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan besar pengelolaan sumber daya alam, negara menunjukkan kehadirannya—tegas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan (***)