PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN : Jalan Strategis Menuju Demokrasi yang Setara di Indonesia.

Oleh : Dr. JAMILAH,. M.PD

DOSEN UIN STS JAMBI

Demokrasi sejatinya tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi dari seberapa adil dan setara seluruh warga negara memiliki ruang untuk terlibat di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan terbesar demokrasi adalah masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Di sinilah pendidikan politik bagi perempuan menemukan urgensinya: bukan sekadar sebagai program pemberdayaan, melainkan sebagai fondasi penting bagi demokrasi yang berkeadilan.

Perempuan Indonesia sesungguhnya memiliki jumlah yang hampir setara dengan laki-laki. Namun, keterwakilan politik perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun posisi strategis partai politik—masih belum mencerminkan proporsi tersebut. Kondisi ini bukan semata-mata persoalan kemampuan, melainkan hasil dari panjangnya sejarah ketimpangan akses, budaya patriarki, serta minimnya pendidikan politik yang berperspektif gender.

#Pendidikan Politik: Membuka Kesadaran dan Keberanian

Inti dari pendidikan politik bagi perempuan adalah membangun kesadaran kritis. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan publik. Miriam Budiardjo, pakar ilmu politik Indonesia, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembentukan warga negara agar memahami hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi secara rasional dalam kehidupan politik.

Tanpa pendidikan politik yang memadai, perempuan sering kali terpinggirkan dari ruang-ruang pengambilan keputusan, bahkan dalam isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan mereka seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan keluarga. Pendidikan politik berfungsi sebagai pintu masuk bagi perempuan untuk memahami bahwa politik bukan dunia yang jauh dan eksklusif, melainkan arena yang menentukan arah kehidupan sehari-hari.

Lebih dari itu, pendidikan politik membantu perempuan membebaskan diri dari stigma bahwa politik adalah dunia “keras” yang tidak ramah bagi perempuan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup, perempuan dapat memandang politik sebagai ruang pengabdian dan perubahan sosial.

#Mendorong Partisipasi Politik yang Bermakna

Partisipasi politik perempuan tidak boleh berhenti pada tingkat partisipasi elektoral semata, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu. Partisipasi yang bermakna mencakup keterlibatan perempuan dalam organisasi politik, partai politik, lembaga masyarakat sipil, hingga proses advokasi kebijakan.

Menurut UN Women, negara-negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang tinggi cenderung memiliki kebijakan publik yang lebih inklusif, responsif terhadap isu sosial, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya soal keadilan representasi, tetapi juga soal kualitas kebijakan.

Pendidikan politik memainkan peran kunci dalam mendorong perempuan untuk berani mengambil peran tersebut. Melalui pendidikan politik, perempuan dibekali pemahaman tentang sistem politik, mekanisme pengambilan keputusan, serta strategi advokasi yang efektif. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai “pelengkap demokrasi”, tetapi sebagai aktor politik yang sadar, kritis, dan berdaya.

#Membangun Kepemimpinan Perempuan yang Transformatif

Salah satu tujuan penting pendidikan politik perempuan adalah melahirkan kepemimpinan perempuan yang kuat dan transformatif. Kepemimpinan perempuan tidak semata-mata berarti menambah jumlah perempuan di jabatan publik, tetapi menghadirkan perspektif baru dalam cara memimpin dan mengambil keputusan.

Para ahli studi gender seperti Anne Phillips menekankan bahwa representasi perempuan dalam politik membawa pengalaman hidup yang berbeda, yang sering kali tidak terwakili dalam kepemimpinan yang didominasi laki-laki. Perspektif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh warga negara.

Pendidikan politik yang terstruktur melalui pelatihan kepemimpinan, sekolah politik perempuan, dan program pengembangan kapasitas dapat memperkuat kepercayaan diri perempuan untuk tampil sebagai pemimpin. Kepemimpinan perempuan yang lahir dari proses pendidikan politik yang baik cenderung memiliki sensitivitas sosial tinggi, kemampuan dialog yang kuat, serta komitmen pada nilai keadilan dan inklusivitas.

#Pendidikan Formal dan Non-Formal: Dua Jalur yang Saling Melengkapi

Pendidikan politik perempuan tidak hanya berlangsung di ruang kelas formal. Pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi penting untuk menanamkan nilai kesetaraan gender dan demokrasi sejak dini. Kurikulum yang sensitif gender dapat membantu membentuk generasi perempuan yang sadar politik dan berani bersuara.

Namun, pendidikan non-formal memiliki peran yang tidak kalah penting. Organisasi perempuan, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, hingga media massa merupakan ruang strategis untuk pendidikan politik yang kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan perempuan. Paulo Freire, tokoh pendidikan kritis, menekankan bahwa pendidikan yang membebaskan harus berangkat dari pengalaman hidup peserta didik. Dalam konteks perempuan, pendidikan politik non-formal sering kali lebih efektif karena berangkat dari persoalan nyata yang mereka hadapi.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat keterampilan politik perempuan, mulai dari kemampuan komunikasi publik, negosiasi politik, hingga penyusunan kebijakan.

#Pendidikan Politik dan Kesetaraan Gender

Pendidikan politik perempuan pada akhirnya bermuara pada tujuan besar: terwujudnya kesetaraan gender dalam politik dan pengambilan keputusan. Kesetaraan bukan berarti menyeragamkan peran laki-laki dan perempuan, melainkan memastikan bahwa keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan manusia. Pendidikan politik perempuan merupakan bagian dari perluasan kebebasan tersebut kebebasan untuk bersuara, memilih, dan menentukan arah masa depan bersama.

Ketika perempuan terdidik secara politik, mereka tidak hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi keluarga, komunitas, dan bangsa. Demokrasi pun tumbuh lebih sehat karena dibangun di atas partisipasi yang inklusif.

#Menuju Demokrasi yang Lebih Dewasa

Pendidikan politik perempuan bukan agenda sampingan, melainkan kebutuhan strategis bagi masa depan demokrasi Indonesia. Meningkatkan kesadaran, partisipasi, kepemimpinan, dan kesetaraan gender dalam politik adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas demokrasi kita.

Indonesia tidak kekurangan perempuan cerdas dan berintegritas. Yang dibutuhkan adalah ruang, kesempatan, dan pendidikan politik yang berkelanjutan agar potensi tersebut dapat tumbuh dan berkontribusi secara optimal. Sebab, demokrasi yang matang hanya mungkin terwujud ketika perempuan dan laki-laki berdiri sejajar sebagai subjek politik yang merdeka dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

1. Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

2. UN Women. (2020). Women’s Political Participation and Leadership. United Nations.

3. Phillips, A. (1995). The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press.

4. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

5. Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Pembangunan Gender dan Politik di Indonesia.

7. International IDEA. (2018). Gender and Political Participation.